Rantauprapat,KPonline – Praktik pengupahan pekerja panen kelapa sawit dengan sistem borongan kembali menjadi sorotan. Ketua Umum PP SPPK-FSPMI, Nani Kusmaeni, S.H., menilai sistem kerja berbasis target hasil tersebut berpotensi melahirkan eksploitasi terhadap buruh perkebunan apabila tidak disertai perlindungan yang memadai.
Pernyataan itu disampaikan Nani saat menghadiri Konsolidasi Akbar FSPMI se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Sopo Godang, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (5/8/2026).
Menurut Nani, banyak pekerja pemanen sawit yang dibebani target panen tinggi sehingga terpaksa melibatkan anggota keluarganya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Ironisnya, tenaga yang dikeluarkan istri maupun anak tersebut tidak pernah dihitung sebagai pekerja dan tidak mendapatkan upah.
“Target yang terlalu tinggi membuat pekerja tidak mampu menyelesaikan pekerjaan seorang diri. Akibatnya mereka membawa istri bahkan anak untuk membantu memanen dan mengumpulkan hasil panen. Mereka bekerja, tetapi tidak mendapatkan upah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Nani.
Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam praktik hubungan kerja di sektor perkebunan kelapa sawit yang harus menjadi perhatian pemerintah, perusahaan, maupun pemangku kepentingan lainnya.
FSPMI Turun Tangan :
Dalam forum yang dihadiri perwakilan serikat pekerja dari berbagai kabupaten di Sumatera Utara itu, Nani menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyerap secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi anggota di lapangan.
Informasi yang diperoleh dari anggota akan menjadi dasar bagi pengurus pusat organisasi untuk menyusun strategi advokasi dan perjuangan guna membela hak-hak pekerja.
“Kami datang untuk mendengar langsung persoalan anggota. Dari berbagai masukan yang kami terima, organisasi akan menentukan langkah advokasi yang tepat untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota,” katanya.
Selain persoalan sistem borong, sejumlah isu lain yang menjadi perhatian serikat pekerja antara lain status hubungan kerja, kepastian upah, perlindungan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga kebebasan berserikat.
Buruh Harus Cerdas dan Terorganisir :
Nani juga menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak cukup hanya melalui aksi dan advokasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota.
Karena itu, PP SPPK-FSPMI akan terus memperkuat program pendidikan organisasi untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap hak-hak ketenagakerjaan, kemampuan advokasi, serta penguatan kepemimpinan serikat pekerja.
“Kami ingin anggota semakin cerdas memahami hak-haknya. Organisasi harus menjadi tempat belajar, tempat memperkuat kapasitas diri, sehingga anggota mampu memperjuangkan kesejahteraannya secara mandiri dan kolektif,” ujarnya.
Komitmen Perjuangan:
Di hadapan peserta konsolidasi, Nani kembali menegaskan komitmen PP SPPK-FSPMI untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan buruh perkebunan dan pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pekerja perkebunan saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan organisasi yang kuat, solid, dan mampu melakukan advokasi secara terukur.
“Serikat pekerja harus hadir sebagai alat perjuangan anggota. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak buruh, melawan segala bentuk ketidakadilan, dan memastikan kesejahteraan anggota menjadi tujuan utama perjuangan organisasi,” pungkasnya.
Konsolidasi Akbar FSPMI se-Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai wilayah, di antaranya Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan agenda perjuangan buruh perkebunan di Sumatera Utara.
Penulis : M.A Pranoto
Editor : Turijan
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com