Konsolidasi Partai Buruh DKI Jakarta dan Jakarta Selatan Bahas Administrasi, Struktur Kelurahan, dan Persiapan Caleg

Jakarta, KPonline-Dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan kebutuhan pencalonan legislatif pada periode mendatang, Ketua Exco Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta, Winarso, bersama Sekretaris Exco Provinsi DKI Jakarta, Rivaldy Haryo Seno, melakukan kunjungan kerja ke Exco Partai Buruh Jakarta Selatan.

Kunjungan kerja tersebut dirangkai dalam rapat konsolidasi antara Exco Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta, Exco Jakarta Selatan, serta jajaran pengurus Exco tingkat kecamatan se-Jakarta Selatan. Kegiatan berlangsung di Posko Partai Buruh Jakarta Selatan, Jl. Pendidikan No. 12, Cilandak, Jakarta Selatan.

Rombongan Exco Provinsi DKI Jakarta diterima oleh Ketua/KSB Exco Jakarta Selatan Murwanto, bersama Ajeng Astuti dan jajaran pengurus Exco kota serta kecamatan se-Jakarta Selatan.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada tiga agenda utama.

Pertama, pemenuhan dan penertiban administrasi keanggotaan sebagai bagian dari penguatan basis organisasi serta pembaruan data internal.

Kedua, pemenuhan struktur komisariat hingga tingkat kelurahan dan RT/RW, dengan tujuan memperkuat struktur organisasi di tingkat akar rumput serta memastikan koordinasi antara struktur kota, kecamatan, hingga wilayah terbawah.

Ketiga, persiapan pemenuhan calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2029 dan 2031. Pembahasan ini menjadi bagian dari persiapan internal organisasi untuk memenuhi kebutuhan kandidat legislatif di wilayah DKI Jakarta pada agenda politik mendatang.

Konsolidasi tersebut menunjukkan bahwa persiapan menghadapi agenda elektoral tidak hanya berkaitan dengan pencalonan, tetapi juga menyangkut kesiapan administrasi, pendataan anggota, serta penguatan struktur organisasi di tingkat wilayah.

Melalui kunjungan kerja dan rapat konsolidasi ini, Exco Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta dan Exco Jakarta Selatan melakukan pemetaan kebutuhan organisasi sekaligus membangun koordinasi antara jajaran provinsi, kota, dan kecamatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang.