Konsolidasi DPW FSPMI Kepri : “Think’s Globally Act Locally”

Konsolidasi DPW FSPMI Kepri : “Think’s Globally Act Locally”

Batam,KPonline  – Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Provinsi Kepulauan Riau hari ini, Kamis (22/3/2018) mengadakan Agenda konsolidasi Wilayah se-Kepulauan Riau. Acara ini mengangkat tema “Think’s Globally Act Locally“, yang di selenggarakan di Fame Hotel kota Batam ini dihadiri Iswan Abdullah dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) sebagai pemateri. Acara yang di selenggarakan oleh DPW FSPMI Kepri di hadiri dari tingkat Konsulat Cabang sampai ke tingkatan Pimpinan Unit Kerja se – Kepri.

Sebagai pembuka acara, lagu Indonesia Raya dan Mars FSPMI menggema di ruangan acara tersebut. Dalam sambutan nya, Nefrizal selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah menyampaikan tema “Think’s Globally Act Locally”, artinya walaupun saat ini kita sebagai buruh, tetapi cara berpikir kita harus global. Sehingga secara politik kita mampu untuk bersaing.

Sementara Iswan Abdullah dalam materinya mengatakan sebagai aktifis buruh harus sungguh-sungguh memperjuangkan upah sehingga upah naik dan layak. Karena kondisi ekonomi Indonesia sangat erat kaitannya dengan dengan upah. Macro ekonomi menggambarkan ekonomi di tingkat micro

Iswan menjelaskan bahwa dampak upah  yang baik dalam pertumbuhan ekonomi antaranya daya beli dan konsumsi masyarakat meningkat, investasi/indutri meningkat karena adanya serapan pasar, penerimaan negara akan pajak akan meningkat, belanja/konsumsi pemerintah akan meningkat, kesempatan kerja meningkat, pengangguran akan menurun. Juga kesenjangan ekonomi (gini koefisien) menurun

“Upah adalah kebijakan politik. Dengan gaji yang sekarang masyarakat dikategorikan sebagai penerima zakat sesuai perhitungan ketentuan wajib zakat. Maka seharusnya upah kita harus tinggi minimal harus 4 Juta rupiah” Ungkapnya

Selama pemerintahan Jokowi-JK daya beli masyarakat menengah kebawah menurun. Pusat-pusat perbelanjaan yang di dominasi oleh masyarakat menengah kebawah menurun bahkan minus. Ketimpangan ekonomi ini teradi karena upah buruh masih rendah.

Kesimpulanya, upah adalah kebiakan politik. Maka kita harus menguasai geliat politik eksekutif dan kaum buruh harus ikut berpolitik menduduki posisi-posis legislatif dan yudikatif. Selanjutnya harus mendorong subsidi untuk menopang daya beli. Yang terpenting harus ada upah yang tinggi (Nurul Azhar/Imar/Ali Gani)

Facebook Comments

Comments are closed.