Instruksi Untuk Dijalankan, Bukan Untuk Didiskusikan atau Ditawar-tawar

Bogor, KPonline – Buat kamu yang masih nyinyir dan tawar-menawar intruksi, baca sampai selesai biar tidak gagal faham.

Melihat dinamika pergerakan kaum buruh Indonesia saat ini, sepertinya ada banyak yang sudah merasa nyaman dan puas dengan keadan saat ini, atau mungkin juga merasa cape dengan pergerakan dan tidak mau berjuang.

Kamu mungkin sudah merasa nyaman bekerja saat ini. Merasa hubungan kamu dan atasanmu baik – baik saja. Merasa bosmu peduli dan baik padamu.

Kamu mengira bosmu, perusahaanmu membayar upahmu sudah sesuai aturan dan regulasi. Kamu merasa aman karena status kerjamu sudah karyawan tetap (PKWTT), kamu mengira Jaminan Kesehatan (JKN-BPJSK) kamu sudah baik dan layak.

Kamu juga mengira Jaminan pensiunmu sudah cukup, sehingga kamu berpikir bahwa sudahlah tidak perlu lagi aktif. Tidak perlu lagi berjuang dan bergerak bersama, atau peduli dengan intruksi organisasi.

Buat kamu, kamu .. ya kamu yang merasa demikian…

Yang menganggap semuanya baik-baik saja, yang merasa bosmu/perusahaanmu ikutin aturan negara ini, ketahuilah bahwa kondisi saat ini sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, kamu tidak dalam posisi yang aman.

Kenapa saya katakan demikian?

Tahukah kamu, bahwa saat ini hampir semua anggota legislatif dan kementerian orang-orangnya didominasi dari pengusaha, sehingga kebijakan dan aturan yang mereka buat tidak berpihak pada kaum buruh dan masyarakat seperti :

1. PP 78 tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, hal itu jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 dimana kenaikan upah ditentutkan dan ditetapkan berdasar hasul survei sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

2. PP 45 tahun 2015 yang hanya menetapkan iuran Jaminan Pensiun hanya 3% atau hanya bisa memberi manfaat 15-40 persen dari gaji terakhir.

Jika besaran iuran 3 persen tersebut diasumsikan dengan masa kerja buruh 55 tahun dengan besaran gaji Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan, maka uang pensiun yang akan diterima oleh kamu buruh hanya sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, apa cukup diusia tua kamu hanya dapat pensiun 300 ribu, sedangkan PNS menerima manfaat pensiun sekitar 60% dari upah terakhir, ini jelas diskriminasi.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Sistem pemagangan lebih parah bila dibandingkan dengan tenaga kontrak, pemagangan, lebih bahaya, karena setelah lulus SMA, atau kuliah peserta magang hanya diberi imbalan berupa uang saku, tidak ada BPJS.

Sehingga banyak buruh -buruh magang sakit tidak memiliki Jaminan pembiayaan yang pasti. Pemagangan saat ini hanyalah sistem kerja oursocing yang berkedok pemagangan. Faktanya buruh magang saat ini jika pekerjaanya dirasa bagus maka pihak perusahaan akan menjadikan karyawan kontrak setelah 6 bulan, jika tidak maka akan di berhentikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pelaksanaan dari pemagangan harus terpadu dengan lembaga pelatihan. Bentuknya pun hanya pelatihan kerja, bukan bekerja seperti layaknya pekerja.

4. Jaminan Kesehatan, buat kamu yang saat ini taat dan upahnya di potong untuk membayar JKN-BPJS Kesehatan dan dibayarkan oleh pengusaha 5% setiap bulan. Ketika kamu berselisih dengan perusahaanmu, kamu di PHK, kamu habis kontrak, maka saat itu juga ketika kamu sakit bpjsmu non aktif dan kamu tidak bisa dijamin dan dilayani oleh rumah sakit.

Padahal undang-undang sjsn nomor 40 tahun 2004 sudah jelas ketika buruh yang mengalami phk tetap mendapatkan manfaat selama 6 bulan, setelah 6bulan jika tidak mampu dijadikan peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI).

Tapi faktanya berapa banyak buruh yang masih berselisih dan bpjsnya sudah non aktif, sehingga pada saat sakit tidak bisa brobat dan meninggal dunia.

Jadi sampai disini kamu faham kenapa organisasi menginstruksikan kamu harus turun kejalan, kamu harus menangkan Caleg – caleg dan Presiden yang direkomendasikan dan ada kontrak politik dengan organisasi, bisa dipastikan jika kamu diam, maka orang -orang yang tidak berpihak padamu akan kembali berkuasa dan tunggu saja kematianmu karena diam adalah kematian.

Hidup seperti mengayuh sepeda jika mau tetap berjalan maka kamu harus terus bergerak dan berjuang, jika kamu diam maka kamu akan terjatuh.

Penulis: Heri Irawan, Ketua DPD Jamkes Watch Bogor.