Bekasi, KPonline – Sesuai kesepakatan jadwal yang telah ditentukan, rapat rutin (ratin) Jamkeswatch Bekasi yang diadakan di Perumahan Telaga Murni, kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi, Kamis (5/9/2019). Dimana ratin tersebut juga akan terus dilakukan di bulan depan berikutnya minggu pertama.
Banyak hal yang diutarakan dalam ratin Jamkeswatch Bekasi, terutama tentang banyaknya temuan-temuan saat advokasi pasien di Rumah Sakit.
Dalam kesibukannya M. Nurfahroji selaku Direktur Hukum Jamkeswatch Nasional pun hadir dalam ratin tersebut. Tidak kalah antusias, walau mesti membawa anak kecil, Uun Marpuah istri dari Obon Tabroni pun ikut menghadirinya.
Bang Oji (sapaan akrab M.Nurfahroji) mengungkapkan, dengan adanya isu kenaikan BPJS yang sekarang lagi rame diberitakan, banyak upaya penolakan dari berbagai pihak, karena kenaikan iuran BPJS yang terkesan tidak pro terhadap rakyat.
“Kita lihat kabupaten Bekasi saat audensi dengan Komisi IV ketika saya tanyakan ada dana silva tidak. Terkait dengan kasus kriminalisasi harusnya pemerintah daerah bisa hadir jangan sampai terkesan seperti yang sudah-sudah. Kita coba benahi bersama bagaimana ranah kesehatan di kabupaten Bekasi lebih baik lagi,” tegas Oji.
Banyak hal yamg disampaikan dalam agenda ratin Jamkeswatch Bekasi. Setiap yang hadir diberikan waktu untuk menyampaikan kasus-kasus yang ditemuinya.
Beragam kendala atau pun permasalahan banyak ditemukan, salah satunya terkait mencarikan ruang ICU, NICU, PICU, yang sulit didapatkan, ditambah terkendala dengan ruangan yang selalu penuh.
Diskusi semakin seru ketika salah satu anggota Jamkeswatch mempertanyakan struktural secara pasti. Jamkeswatch sebagai pilar KSPI, yang sekarang telah menjadi bagian pilar FSPMI pun terus bersinergi untuk terus memantau Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam rapat rutin (ratin) yang diadakan di Telaga Murni banyak kandidat baru yang berniat gabung dalam barisan Jamkeswatch Bekasi.
Oji pun menambahkan terkait orang yang mau mengatasnamakan Jamkeswatch dalam setiap acara tertentu. Sering ditemukan agenda sosialisasi.
“Silahkan koordinasi dengan perangkat jika mau mengadakan audensi dengan instansi terkait, jika yang bersangkutan mengatas namakan Jamkeswatch,” tambahnya.
Penutupan ratin diakhiri dengan pembagian KTA Jamkeswatch terbaru, dengan hasil keputusan yang disepakati KTA Jamkeswatch terbaru tidak bisa diwakilkan karena disinyalir ada unsur pemanfaatan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. (Jhole)
