Ini Peluang Untuk Menang Melawan Upah Padat Karya

Jakarta, KPonline – Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.644-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 tertanggal 24 Juli 2017. Keputusan ini syarat dengan pelanggaran dan tidak layak untuk diterbitkan.

Namun demikian, ada celah hukum yang bisa digunakan, agar kaum buruh tidak dirugikan.

Celah tersebut terdapat dalam diktum kedua, yang mengatakan bahwa Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Perusahaan memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 orang.

Kedua, Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%; dan

Ketiga, adanya kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian, Diktum Kesatu yang menyatakan Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, sebesar Rp2.546.744,00 (Dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tidak berdiri sendiri. Ada syarat yang harus dipenuhi, yakni pada diktum kedua, dan ini berlaku kumulatif (satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan).

Apabila salah satu syarat yang disebutkan dalam Diktum Kedua tidak terpenuhi, maka konsuekwensinya adalah Diktum Pertama tidak dapat diberlakukan/tidak berlaku.

Oleh karena itu, tugas gerakan serikat buruh adalah bertahan agar tidak menyetujui pemberlakuan Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di tingkat perusahaan. Sebab tanpa adanya kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja pada perusahaan yang bersangkutan, maka pengusaha tidak bisa membayar upah buruh dengan menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.644-Yanbangsos/2017 ini.

Meskipun demikian, sekali lagi, bukan berarti kita lantas setuju dengan keputusan ini. Editorial KP berpandangan, perlawanan terhadap upah padat karya yang nilainya di bawah upah minimum harus terus dilakukan.

Baca artikel terkait:

Upah Minimum Industri Padat Karya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Sudah Disahkan. Ini SK Gubernur yang Beredar.