Jakarta, KPonline-Dari sebelas tuntutan yang disuarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Jumat (1/5/2026), isu HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) menjadi salah satu sorotan utama ribuan buruh yang hadir.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa persoalan outsourcing dan upah murah masih menjadi keresahan besar kalangan pekerja. Menurutnya, pemerintah memang telah menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait outsourcing, namun substansinya dinilai belum menjawab harapan buruh.
“Tapi kami pelajari, masih jauh dari harapan,” kata Said Iqbal.
Kemudian, kata Said Iqbal, perlu ada dialog lanjutan dengan pemerintah agar perlindungan terhadap pekerja alih daya tidak lagi dilakukan secara semena-mena.
Isu penghapusan outsourcing bukan tuntutan baru dalam gerakan buruh KSPI. Sejak lebih dari satu dekade terakhir, sistem alih daya terus dipersoalkan karena dianggap menimbulkan ketidakpastian kerja, rendahnya perlindungan sosial, serta kesenjangan upah atau pendapatan dengan pekerja tetap.
Dalam berbagai aksi buruh sebelumnya, KSPI berkali-kali menyuarakan bahwa pekerja outsourcing kerap mengalami pergantian vendor, masa kerja tidak diakui, dan sulit memperoleh jenjang karier. Karena itu, slogan HOSTUM kembali menggema pada May Day tahun ini sebagai simbol perlawanan terhadap sistem kerja yang dinilai merugikan pekerja.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kawasan Monas kembali menjadi pusat peringatan Mayday. Tahun ini, acara berlangsung dengan skala besar dan dihadiri berbagai konfederasi serikat pekerja.
Sekitar 50.000 anggota KSPI hadir dan berbaur bersama Konfederasi Serikat Pekerja lain seperti KSPSI AGN, KSPSI Jumhur, KSBSI, serta KPBI. Sejumlah laporan media pun menyebut total peserta mencapai ratusan ribu orang yang datang dari berbagai daerah.
Kehadiran massa buruh dalam jumlah besar menunjukkan bahwa Mayday bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang pertemuan antara pemerintah dengan rakyat pekerja dalam menyuarakan aspirasi ketenagakerjaan.
Bagi banyak buruh, isu outsourcing dan upah murah saling berkaitan. Status kerja tidak tetap sering kali berujung pada rendahnya posisi tawar pekerja, sehingga penghasilan stagnan dan kesejahteraan sulit meningkat.
Peringatan Hari Buruh 2026 di Monas menegaskan bahwa gerakan pekerja Indonesia masih menjadikan kesejahteraan dan kepastian kerja sebagai agenda utama. Dengan HOSTUM sebagai sorotan, buruh KSPI mengirim pesan jelas kepada pemerintah dan dunia usaha bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dibangun di atas ketidakpastian nasib pekerja.
Pertanyaannya kini adalah apakah dialog lanjutan antara pemerintah dengan serikat pekerja akan melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada buruh, atau tuntutan HOSTUM kembali menggema lebih keras pada Mayday tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com