Jakarta, KPonline – Gerakan berbagai elemen buruh yang menagis janji Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus bergulir. Kini tidak hanya Anies – Sandi yang ditagih janjinya. Buruh juga mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo.
Apalagi, menjelang pencoblosan Pilpres 2014, Joko Widodo menandatangani Piagam Marsinah. Sebuah komitmen untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai kerja layak, upah layak, dan hidup layak.
Komitmen untuk mewujudkan Piagam Marsinah ini ditulis oleh Redaksi Koran Perdjoeangan dalam sebuah artikel berjudul ‘Apa Kabar Piagam Marsinah?’
Beragam tanggapan muncul. Salah satunya dari pekerja PT Freeport Indonesia yang saat ini sedang di PHK. Mereka mempertanyakan bagaimana komitmen Presiden Joko Widodo terhadap para buruh yang di PHK.
Menurut mereka, saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mayoritas pekerja di PT Freeport Indonesia di Timika memuja-muja Joko Widodo. Bahkan hampir semua mencoblosnya sehingga Joko Widodo berhasil menjadi Presiden.
“Dulu kami karyawan Freeport memuja-muja beliau, sekarang setelah di PHK apa balasannya?” Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab sebagai Presiden, beliau bisa melakukan langkah konkret untuk membatu para pekerja di PHK.
“Beliau dan pihak terkait seakan mengabaikan kami buruh yang menuntut keadilan,” kata mereka dalam sebuah komentar di media sosial. Kemudian ditegaskan lebih lanjut. “Hanya keadilan. Tidak lebih..”
Para buruh di PT Freeport Indonesia berharap Presiden Joko Widodo bisa mewujudkan janjinya.
Tak kurang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan misi solidaritas internasional dari IndustriALL Global Union memberikan rekomendasi dan dukungan agar kasus ini segera diselesaikan. Tetapi sejauh ini, lebih kurang 8.000 pekerja yang di PHK masih belum mendapatkan kepastian akan nasibnya.
