Bandung, KPonline – Wakil Presiden KSPI Kahar S. Cahyono menghimbau kaum buruh untuk mendukung perjuangan petani Sukamulya. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menandatangani petisi online di change.org.
Berikut adalah bunyi dari petisi online yang dimaksud:
Presiden Jokowi, Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), sebuah proyek yang saat ini anda sebut sebagai Proyek Strategis Nasional. Meskipun proyek ini digagas dalam kerangka Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) oleh presiden sebelumnya, sayangnya anda tetap melanjutkannya.
Saat ini PT. BIJB sebagai pelaksana proyek yang merupakan BUMD Pemprov Jabar. Dari susunan pengurusnya saja kami mafhum bahwa proyek ini sarat dengan kroni para penguasa. Proyek ini, juga sarat dengan praktek-praktek manipulasi dan korupsi pengadaan tanah. Rakyatlah yang menanggung semua derita dari cara-cara pelaksanaan proyek yang demikian.
Bapak Jokowi, dalam kurun sejak 2004 hingga saat ini, 10 dari 11 Desa di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sudah digusur atas nama kepentingan pembangunan BIJB. Tahukah Bapak bagaimana nasib warga dari 10 desa yang sudah “berhasil” digusur? Apakah hidupnya menjadi lebih baik?
Warga 10 desa di Kecamatan Kertajati kini menjadi tidak jelas statusnya. Mereka tidak hanya kehilangan kampung halamannya. Mereka juga tidak mampu membeli tempat tinggal dan lahan persawahan yang sama suburnya seperti sebelumnya.
Mereka juga tidak mempunyai keahlian lain untuk beralih profesi ataupun menggunakan uang ganti rugi tsb, untuk membuka usaha lain. Mayoritas penduduk dari 10 desa yang digusur adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada produksi berbasiskan tanah. Inilah akibat manipulasi dan dugaan korupsi proses pengadaan dan pelepasan tanah.
Pembangunan BIJB digadang-gadang sebagai magnet investasi tidak hanya buat Majalengka, melainkan juga untuk wilayah sekitarnya. Tidaklah mengherankan jika lobby kontraktor internasional diakomodir untuk membangun bandara ini. Sehingga pilihan tetap menggunakan bandara lama yang terdekat di Cirebon di sana yang bisa diperluas dan dibangun misalnya: tidak dilihat sebagai opsi lain meminimalisir penggusuran.
Presiden Jokowi, seharusnya bapak menyaksikan langsung kejadian kekerasan yang dialami oleh warga di Desa Sukamulya. Demi melancarkan dan mengawal proses pengukuran secara paksa, Gubernur telah mengerahkan aparat gabungan lebih dari dua ribu personel dengan bersenjata lengkap. pengadaan tanah menandakan bahwa proyek ini harus dihentikan di atas desa tersebut. Tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa; dan pada 17 November 2016 lalu ribuan aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut merusak sawah-sawah subur. Serangan aparat berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak.
Tidak hanya itu, Pasukan juga merangsek ke desa-desa menyebabkan ketakutan warga, 6 orang petani ditangkap, 12 orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak. Kini 3 petani; Carsiman, Sunardi dan Darni telah dikriminalisasikan dengan tuduhan pasal 214 KUHP karena melawan aparatur negara.
Sungguh perbuatan ini menimbulkan teror bagi warga Sukamulya. Apa bedanya pembangunan era ORBA dengan yang anda sedang lakukan saat ini? Presiden Jokowi, belum cukupkah martir-martir Pejuang atas Tanahnya? Seperti Salim Kancil ataupun Indra Pelani. Belum cukupkah petani-petani kita digusur dan ditangkap termasuk 3 petani di Sukamulya kemarin yang dituduhkan pasal 214 KUHP karena melawan aparat?
Presiden Jokowi, batalkanlah Pembangunan BIJB di Desa Sukamulya! Apalagi Desa Sukamulya bukanlah Kawasan Utama Pembangunan BIJB, melainkan hanya Kawasan Pengembangan-Perluasan Bandara. Toh jika anda begitu ngotot, Pembangunan BIJB dapat diteruskan tanpa perlu menggusur Desa Sukamulya dengan cara memindahkan Kawasan Pengembangan/Perluasan Bandara ke sisi yang lain.
Karena itu, kami sekali lagi meminta: “Batalkan segera pembangunan BIJB di atas tanah Desa Sukamulya. Jangan musnahkan Desa Sukamulya dari peta republik ini.”
“Kami juga meminta Presiden Jokowi selaku, pimpinan tertinggi untuk segera menghentikan tindakan represif, intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya. Bapak Jokowi juga harus segera memerintahkan Kapolri dan Kapolda Jabar untuk membebaskan sekaligus memulihkan hak-hak dan nama baik dari ke-3 petani tersebut. Tahukah bapak Jokowi bahwa UU Pokok Agraria negeri ini memandatkan bahwa Presiden RI harus memastikan penguasaan, pemilikan dan peruntukan tanah adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Konstitusi kita. Tahukah bapak UUPA mengamanatkan hubungan antara tanah dan sumber-sumber Agraria lainnya dengan warga adalah bersifat abadi. Bagi kami, ketiga petani Sukamulya merupakan pahlawan Agraria karena mereka memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya atas tanah air.”
“Kami juga meminta agar Presiden Jokowi bersama Kepolisian RI dan KPK harus mengusut tuntas indikasi korupsi pengadaan tanah dan pembebasan lahan di desa-desa sebelumnya yang nyata-nyata telah memiskinkan rakyat.”
Kami juga meminta agar Presiden Jokowi memastikan agar pengadaan tanah dimanapun di negeri ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara barbar berupa penggusuran disertai pengerahan aparat. Kami bersama aliansi KNPA (KPA, FPR Sukamulya, KontraS, API, AMAN, Walhi, Solidaritas Perempuan, KIARA, AGRA, SPI, LBH Bandung, Sajogyo Institute, Jatam, SPRI, Walhi Jabar, STI, IHCS, HuMa, Gempur, Pusaka, LBH Jakarta, Bina Desa, KPBI, KPRI, ELSAM) dan seluruh rakyat Indonesia yang bersolidaritas atas peristiwa 17 November menantikan anda sebagai Presiden RI menjalankan harapan dan tuntutan kami.
Jika anda ingin memberikan dukungan, sila tandatangani petisi. dengan membuka tautan ini: Batalkan Pemusnahan Desa Sukamulya untuk BIJB dan Bebaskan Tiga Petani Sukamulya! (*)
