Jakarta, KPonline – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menantang Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Umum Apindo, dan pakar ekonomi untuk melakukan debat secara terbuka mengenai upah layak. Demikian disampaikan Said Iqbal di Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Menurut Said Iqbal, tujuan debat terbuka ini adalah agar buruh dan rakyat mengetahui, mana yang sesungguhnya berpihak dengan rakyat kecil dan kesejahteraan buruh.
“Jangan hanya retorika kosong dan berlindung dibalik baju kekuasaan tapi takut melakukan debat ilmiah dengan kelas buruh,” kata Said Iqbal.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Governing Body ILO ini memberikan sindiran pedas. “Jangan hanya beraninya bikin surat edaran ke daerah-daerah.”
Adapun alasan KSPI menuntut upah layak adalah agar daya beli buruh dan rakyat meningkat. Ketika daya beli naik, kata Said iqbal, akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Maraknya PHK di sektor retail dan beberapa industri lain, salah satunya disebabkan karena daya beli yang turun.
Lebih lanjut disebutkan, bahwa buruh meminta agar upah minimum 2018 naik sebesar 650 ribu atau setara setara dengan 50 dollar. “Kami sedang melakukan Kampanye Upah +50,” tegasnya.
Hal ini untuk mengejar ketertinggalan upah buruh Indonesia dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Philipina. Bahkan UMP DKI Jakarta lebih kecil dari UMK Bekasi dan Karawang.
“Kalau pemerintah masih ngotot menggunakan PP 78/2015 yang justru akan memiskinkan buruh, sekali lagi, saya mengajak Menaker berdebat secara terbuka. Agar buruh dan rakyat Indonesia mengetahui dengan jelas, bahwa kebijakan tersebut salah,” tandasnya.
Bersediakah Menaker melakukan perdebatan terbuka dengan buruh? Kita tunggu respon pak Menteri.
