Di atas kapal inilah, dalam pelaran dari Pelabuhan Kartini menuju Karimun Jawa, SPEE FSPMI menggelar rapat terkait buruh outsourcing di PLN.

Di atas kapal inilah, dalam pelaran dari Pelabuhan Kartini menuju Karimun Jawa, SPEE FSPMI menggelar rapat terkait buruh outsourcing di PLN.

Buruh PLN: “Pelayaran Menuju Pelabuhan Impian”

Jakarta, KPonline – April 2018, saya hadir dalam Rakernas SPEE FSPMI di Jepara, Jawa Tengah. Ini Rakernas yang penuh warna. Hari pertama diselenggarakan di pantai Bandengan, kemudian pada hari kedua dan ketiga dilanjutkan di Karimun Jawa. Empat jam dari Palabuhan Kartini menggunakan kapal laut.

Dalam Rakernas ini, salah satu yang menarik perhatian saya adalah pembahasan mengenai isu outsourcing di PLN.

Buruh PLN yang menjadi anggota SPEE FSPMI tersebar mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Banten, Lampung, hingga Makassar. Dalam Rakernas itu, bahkan hadir perwakilan dari Maluku.

Tidak berlebihan jika kemudian Rakernas mengangkat tema: SPEE Merambah Nusantara. Sebab, di mana ada tiang listrik, di situ berpotensi didirikan SPEE FSPMI.

Di Atas KMP Siginjai: Antara Pelabuhan Kartini – Karimun Jawa

uasana rapat membahas isu outsourcing di PLN di atas KMP Siginjai, dalam pelayaran dari Pelabuhan Kartini menuju Karimun Jawa.

Pembahasan mengenai isu buruh PLN menjadi salah satu prioritas. Bahkan panitia menyewa ruang VIP di KMP Siginjai sebagai tempat rapat. Istimewa sekali. Pelayaran selama 4 jam ke Karimun Jawa terasa singkat.

Mereka inilah yang berada di garda depan PLN. Tak sedikit yang berkorban nyawa agar listrik tetap menyala. Tetapi statusnya hanya diakui sebagai karyawan si penyedia jasa tenaga kerja. Bukan sebagai karyawan PLN, tempat dimana selama ini ia melakukan pekerjaan utama.

SPEE FSPMI sengaja tidak lagi menggunakan istilah buruh outsourcing PLN. Ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan. Bahwa sejatinya mereka tidak sudi dipekerjakan sebagai outsourcing.

Mengikuti rapat ini, saya semakin paham dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Termasuk strategi serta siasat yang mereka terapkan di masing-masing daerah. Berat, memang. Tetapi tetap saya melihat mereka sangat optimis dalam berdiskusi.

Hingga akhirnya, Rakernas memutuskan untuk membentuk Tim Khusus guna menyelesaikan kasus perburuhan di PLN. Saya rasa, ini adalah bentuk kesungguhan untuk melanjutkan kerja-kerja pembebasan.

Jejak Juang GEBER BUMN

Buku ‘Perbudakan Mordern di Badan Usaha Milik Negara’ mengabadikan jejak juang GEBER BUMN.

Kedekatan saya dengan isu outsourcing di PLN bermula saat saya membantu menuliskan rekam jejak GEBER BUMN dalam sebuah buku berjudul ‘Perbudakan Modern di Badan Usaha Milik Negara’.

Harus diakui, tulang punggung GEBER BUMN adalah buruh outsourcing PLN. Inisiatif pembentukan front bersama untuk melakukan perlawanan terhadap outsourcing di BUMN juga berasal dari mereka — yang awalnya bahkan hanya melalui komunikasi di facebook.

Gerakan ini berhasil mendorong terbentuknya Panitia Kerja Outsourcing BUMN di Komisi IX DPR RI. Di beberapa daerah, bahkan berhasil mendapatkan Nota Pengawasan yang menyatakan demi hukum menjadi karyawan tetap di PLN. Termasuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah.

Presiden Joko Widodo, semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga pernah mengeluarkan rekomendasi agar outsourcing PLN diangkat sebagai karyawan tetap. Tetapi rekomendasi itu justru tidak bermakna ketika ia menjadi Presiden, dimana para pembantunya — Menteri BUMN dan Menteri Ketenagakerjaan — memiliki kewenangan untuk merealisasikan rekomendasi itu.

GEBER BUMN memang tidak lagi sekuat dulu. Tetapi dengan semakin banyaknya para pekerja PLN yang bergabung di SPEE FSPMI, eskalasi perjuangan sangat mungkin untuk ditingkatkan lagi. Apalagi, sebagian besar yang bergabung ke SPEE FSPMI merupakan pindahan dari serikat pekerja lama — yang artinya mereka tidak harus memulai dari nol lagi dalam membangun gerakan.

Tinggal menyesuaian dengan gerak langkah FSPMI.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP SPEE FSPMI, Judy Winarno (kanan) dan Slamet Riyadi (kiri).

Dalam hal ini, saya mengibaratkan FSPMI adalah ibarat kapal yang akan membawa anggotanya pada pelabuhan impian. Sekarang, tinggal bagaimana organisasi ini bekerja agar impian itu bisa diwujudkan.

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP SPEE FSPMI, saya mengenal Judy Winarno dan Slamet Riyadi sebagai sosok yang memiliki komitmen dan kesungguhan dalam perjuangan. Untuk itu, tidak berlebihan jika kita menaruh harapan kepada nahkoda untuk membawa pelayaran ini berlabuh di “dermaga impian”.

Untuk semua ini, kita tidak perlu memulai dari nol. Seperti yang saya sampaikan di atas, kita perlu menata langkah untuk melanjutkan perjuangan. Ada banyak modal yang kita miliki.

Memulai Dari Tim Khusus

Saya bersama kawan-kawan SPEE FSPMI dari berbagai daerah: Maluku, Bekasi, Depok, Kalimantan Utara, Aceh.

Saya membayangkan, kita bisa memulai dari Tim Khusus yang dibentuk saat Rakernas. Tim inilah yang menjadi semacam thinkthank dari pergerakan.

Hal utama yang perlu dilakukan adalah membuat semacam rute perjalanan. Merumuskan hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam jangka pendek dan panjang. Harus ada target capaian, agar tidak terombang-ambingkan oleh badai di tengah lautan.

Dalam tingkat lanjut, jika konsolidasi internal sudah selesai, tim harus diperluas. Melibatkan federasi, konfederasi, bahkan lintas serikat di lingkungan PLN.

Pada saat yang bersamaan, gerakan #AyoBerserikat di lingkungan buruh outsourcing PLN harus terus disuarakan. Di sini perlunya “managemen campaign”. Penyadaran bahwa hanya dengan berserikat kaum buruh akan bermartabat harus terus dilakukan.

Kesalahan yang sering terjadi dalam membangun front perlawanan, kita lupa memperkuat serikat. Padahal serikat adalah pondasi. Jika ia lemah, kekuatan itu hanya fatamorgana.

Advokasi terhadap kasus-kasus yang terjadi harus berbasis solidaritas. Sehingga setiap orang yang terlibat merasa ikut terlibat dan berpartisipasi dalam perjuangan ini. Rasa apatis dan putus asa itu muncul, seringkali karena hanya melimpahkan kasus pada penerima kuasa dan anggota tinggal menunggu hasil. Tidak terlibat langsung dalam penyelesaian kasusnya.

Pada akhirnya, dengan menyatukan kekuatan dari setiap potesi yang kita miliki, saya rasa tuntutan kita akan menjadi lebih trengginas.

Di akhir tulisan ini saya ingin mengatakan, “Outsourcing PLN, bersatulah! Percayalah, bahwa asa itu masih ada.”

#BermartabatKarenaSerikat
Catatan Ketenagakerjaan: 1 Ramadhan 1439 H

Facebook Comments

Comments are closed.