Ketapang, KPonline – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya para buruh. Sulitnya memperoleh Pertalite di SPBU membuat harga BBM di tingkat eceran melonjak hingga mencapai Rp35.000 per liter.
Kondisi ini memaksa para buruh dan masyarakat mengantre berjam-jam di SPBU demi mendapatkan BBM bersubsidi. Di salah satu SPBU yang berada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, antrean kendaraan bahkan berlangsung hingga lima jam.
Selain harus mengantre dalam waktu yang lama, masyarakat juga dibatasi dalam pembelian Pertalite. Setiap sepeda motor hanya diperbolehkan membeli lima liter, padahal sebelumnya masih dapat membeli hingga sepuluh liter. Bahkan, beberapa waktu sebelumnya SPBU tersebut sempat tidak melayani penjualan Pertalite karena stok BBM dinyatakan habis.
Kelangkaan Pertalite ini tidak hanya menyulitkan mobilitas para pekerja, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya hidup. Harga BBM eceran yang melambung memicu kenaikan ongkos transportasi dan harga kebutuhan pokok, sementara upah buruh tidak mengalami penyesuaian. Akibatnya, daya beli masyarakat, khususnya kalangan buruh, semakin tertekan.
Menyikapi kondisi tersebut, para buruh dan masyarakat mendesak Bupati Ketapang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk segera turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi yang sebenarnya serta mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat berkoordinasi dengan Pertamina, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BPH Migas, dan instansi terkait untuk memastikan pasokan Pertalite kembali normal serta distribusinya berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi guna mencegah adanya dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun praktik penjualan dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika ditemukan adanya pelanggaran, aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Para buruh berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Kelangkaan BBM yang berkepanjangan telah mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia kerja serta memperberat beban ekonomi keluarga buruh. Oleh karena itu, langkah nyata dan solusi yang cepat sangat dinantikan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat kembali terpenuhi dengan harga yang wajar dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Ketapang dapat kembali berjalan normal.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com