Banyak Kasus Mandek, Jajaran Perangkat DPW FSPMI Jawa Timur Datangi Disnaker Prov Jatim

Surabaya,KPonline – Suasana ruang rapat pengawas Disnaker Provinsi Jawa Timur siang itu (Jum’at, 27/07/2018) terlihat tak seperti biasanya, penuh sesak akibat berkumpulnya puluhan perwakilan pekerja yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang datang dari beberapa wilayah di Jawa Timur.

 

Bacaan Lainnya

Menindaklanjuti surat intruksi dari DPW FSPMI Jawa Timur dengan nomer surat 081/DPW FSPMI/JATIM/VII/2018 perihal agenda audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur otomatis membuat beberapa perwakilan pimpinan daerah kab/kota yang tergabung dalam FSPMI Jatim datang ke Disnaker dengan membawa bekal keluh kesah permasalahan kasus di bidang ketenagakerjaan di tiap daerah.

Agenda yang di inisiasi oleh DPW FSPMI Jatim ini, diadakan karena FSPMI menilai, bahwa kinerja pengawas ketenagakerjaan provinsi Jatim semakin lama dinilai semakin tidak profesional, transparan dan kooperatif, hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mandek alias tidak berjalan di ranah kepengawasan yang pada akhirnya menimbulkan dampak kerugian yang besar pada pihak pekerja.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kab. Pasuruan, yakni di PT. Karya Guna Ekatama, perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan yang telah di laporkan oleh pekerjanya kepada Disnaker karena dianggap telah melanggar ketentuan regulasi yang telah ada, bahkan berkas kasus permasalahan tersebut sudah diputuskan P21 (lengkap) oleh penyidik, dan pihak Disnaker pun hanya tinggal melimpahkan permasalahan kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi, namun hingga kurun waktu 4 tahun hingga saat ini pihak Disnaker masih belum juga melakukan pelimpahan kasus tersebut kepada Kejati, yang hal itu di lakukan agar pihak pekerja mendapatkan sebuah kepastian hukum yang sah di hadapan negara, akibatnya beberapa pekerja yang telah di PHK sepihak dengan dugaan union busting (pemberangusan serikat pekerja) ini harus menerima kenyataan bahwa keadilan belum bisa berpihak kepada pekerja akibat ketidak becusan kinerja pengawas Disnaker.

Beberapa kasus yang lain, seperti PT. Duta Cipta Pakarperkasa (penangguhan upah) Surabaya, Ramah Gloria (Union Busting) Pasuruan, PT. Pakerin (perselisihan hak dan mutasi) Mojokerto, PT. PPPTSI (Status karyawan) Tuban, dan masih banyak contoh kasus yang lain dibeberapa daerah yang hingga saat ini juga masih mandek dan belum ada kejelasan apapun terkait perkembangan setiap kasus yang di tangani oleh pengawas PPNS Disnaker Provinsi Jawa Timur.

” Harapan kami kedepannya, ada perubahan yang signifikan soal kinerja pengawas ketenagakerjaan yang ada Disnaker ini, kasus yang mengandung unsur pidana seperti upah dibawah UMK, ataupun selisih upah pekerja PT. DCP yang seharusnya di bayar oleh pihak pengusaha akibat penangguhan, seharusnya bisa segera di selesaikan oleh Disnaker, dan yang paling parah adalah pengusaha PT. DCP, yang hingga saat ini belum membayar utang terhadap selisih upah pekerjanya pada tahun 2017 lalu kepada pekerja, kok tahun 2018 ini malah disetujui untuk melakukan penangguhan upah lagi, ini kan aneh. Seharusnya bayar dulu utangnya kepada pekerja, baru mengajukan penangguhan upah lagi. ” Ujar Jazuli, selaku Sekretaris DPW FSPMI Jatim.

Pihak Disnaker melalui Hasan Mangalle selaku Kasie Penegakkan Hukum pun berujar ” Kami berjanji, akan segera menindak lanjuti segala laporan dan memanggil para petugas Disnaker yang dinilai memperlambat proses kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Kab/Kota di Jawa Timur, khususnya Pasuruan dan Mojokerto. ” senada dengan Hasan, Puspita (Kabidsaker) berkata ” Jika kedepannya mengetahui pegawai Disnaker yang tidak ada di kantor di saat jam kerja, bahkan melakukan aktifitas yang mempunyai indikasi menyelewengkan kewenangan jabatan mereka selaku pegawai Disnaker, langsung segera laporkan ke Pak Kadisnaker (Setiadjit) melalui foto dan bukti yang lainnya. ” sambung beliau.

Banyak hal sebenarnya saran positif yang telah diberikan oleh jajaran perangkat FSPMI kepada jajaran pengawas Disnaker saat agenda tersebut berlangsung, namun semuanya tetap kembali kepada pribadi masing-masing, apakah sanggup dan mampu untuk bertanggung jawab dan bekerja dengan amanah terhadap tugas mereka sebagai seorang pengawas ketenagakerjaan, jika tidak mampu maka bukan tidak mungkin permasalahan ini akan naik dan diangkat dalam ranah pemerintahan provinsi, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur.

(Bobby – Surabaya)

Pos terkait