Bandung, KPonline – Demi terselenggaranya rapat rutin untuk membahas beberapa poin penting, terutama terkait perjuangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan Partai Politik Buruh, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Barat, menggelar rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu (14/07/2021).
Nampak hadir dalam agenda rapat virtual tersebut diantaranya :
1. Suparno (Ketua DPW FSPMI Jawa Barat)
2. Dede Rahmat (Sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat)
3. Yudi Permana (Bendahara DPW FSPMI Jawa Barat)
4. Rengga Pria Hutama (LBH FSPMI Jawa Barat)
5. Komarudin (Ketua KC FSPMI Kab/Kota Bogor)
6. Sukamto (Ketua KC FSPMI Kab/Kota Bekasi)
7. Asep Peddy Hartono (Ketua KC FSPMI Kab/Kota Cirebon)
8. Yayan Mulyana (PLT Ketua KC FSPMI Bandung Raya)
9. Asep Saeful Malik (Ketua KC FSPMI Kabupaten Cianjur)
10. Heru Purnomo (JamkesWatch Jawa Barat)
11. Sekjend DPP FSPMI (Sabilar Rosyad) dan para perwakilan perangkat DPW lainya serta perwakilan KC FSPMI se Jawa Barat.
Adapun pokok bahasan dalam rapat tersebut antara lain terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan Partai Politik Buruh, laporan-laporan dari para KC FSPMI se Jawa Barat dan lain-lain.
Acara dipandu langsung oleh Dede Rahmat selaku sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat, kemudian ia memberikan kesempatan kepada seluruh perwakilan KC dari berbagai daerah untuk menyampaikan informasi dan laporannya terutama terkait perkembangan perjuangan UMSK Tahun 2021.
Setelah laporan-laporan dari berbagai daerah selesai, kemudian Suparno selaku ketua DPW FSPMI Jawa Barat menanggapi sekaligus memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta rapat yang hadir.
Dalam kesempatan ini Suparno menyampaikan, berdasarkan hasil kajian dan diskusi dengan para ahli hukum, bahwa setiap Kabupaten/Kota masih bisa menetapkan upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Hal tersebut telah dibuatkan konsepnya atas dasar pandangan hukum dan Legal Opinion (LO), ia berharap konsep tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan diskusi baik dengan pemerintah daerah maupun para anggota Dewan Pengupahan di setiap Kabupaten/Kota.
Meskipun saat ini masih terkendala dengan kesolidan aliansi di tingkat daerah, sehingga belum bisa berjalan.
Lebih lanjut Suparno juga menyarankan agar membangun aliansi, karena konsep tersebut bukan milik FSPMI saja, melainkan milik seluruh serikat pekerja/serikat buruh, maka kedepan harus lebih giat lagi melakukan lobi-lobi kepada SP/SB yang lain.
“Tidak mesti formal, namun dilaksanakan melalui pendekatan-pedekantan seperti ngopi bareng dan membuat konsep secara bersama-sama, artinya seluruh DPK SP/SB semua menandatangani, meski masih ada saja persoalan lain, seperti adanya SE dan dugaan adanya intervensi dari Kemendagri terhadap pemerintah di tingkat Provinsi,” pungkasnya.
Untuk itu ia berharap DPP FSPMI harus membuat tekanan kepada para menteri, agar tidak ada lagi campur tangan terkait pengambilan kebijakan para pemerintah di tingkat wilayah dan daerah.
Terkait partai politik buruh, Sekjend DPP FSPMI (Sabilar Rosyad) juga turut menyampaikan penjelasan dan arahannya, untuk itu DPW FSPMI Jawa Barat siap menjalankan instruksi dari organisasi, kemudian beberapa perangkat DPW FSPMI Jabar juga telah didaftarkan menjadi pengurus partai buruh. Lantas kedepan juga akan segera merekrut para pengurus partai di tingkat Kabupaten/Kota. (Drey)
