Ahok: Seharusnya UMP Tidak Naik Tinggi

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Menanggapi tuntutan kaum buruh yang meminta upah minimum tahun 2017 sebesar 3,8 Juta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpedoman pada rumus yang telah disepakati dalam penetapan Upah Minimum Provinsi.

Ahok menilai, seharusnya UMP tidak naik tinggi. Karena semua fasilitas di Jakarta seperti transportasi, kesehatan, dan sembako sudah di subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Ahok mengatakan, saat ini buruh di Jakarta sudah enak.

“Kamu daftarkan gaji UMP ke bank DKI, langsung naik seluruh Transjakarta tidak bayar. Nanti kita punya perkulakan jadi nih. Kita bisa Januari Februari di Kramat jadi, buruh boleh beli harga barang kebutuhan pokok harga pabrik harga distribitor,” tutur Ahok. Lebih lanjut dia mengatakan, “Kalau sembako perkulakan kami jadi, lebih murah lagi. Terus kalau nanti rusun kami jadi begitu banyak, lebih murah lagi. Kamu masukin Rp 800 sewa rumah satu bulan, punya kita pake lift cuma Rp 450. Pokoknya buruh tiap tahun ya ribut. Pokoknya Kita sepakat rumus.”

Namun buruh menilai pernyataan Ahok bertolak belakang dengan kenyataan. Menurut buruh, kebutuhan hidup di DKI Jakarta relatif tinggi. Buktinya, angka 3,8 juta yang diusulkan kaum buruh tidak muncul secara tiba-tiba. Angka itu didapat dari hasil survei independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.491.607.

Survei independen ini dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607 serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690. (*)

Pos terkait