Semarang, KPonline – Setelah dari Kantor Walikota Semarang gagal menemui Walikota, Aliansi Buruh Jawa Tengah meneruskan aksinya di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jl Pahlawan, Semarang, Rabu (31/10/2018)
Zaenudin selaku Ketua DPD FSP-KEP berorasi ditengah terik dan kerumunan masa menyampaikan kegeramannya dengan orang orang yang berada di dalam gedung Kantor Gubernur Jateng.
Kesekian kalinya buruh berusaha membuka nurani para pemangku nasib rakyatnya akan tetapi dari Pemerintah Jawa Tengah seolah tidak peduli.
Dia merasa bahwa Surat Edaran dari Menaker maupun dari gubernur yang mengharuskan Walikota atau Bupati mengikuti dan menjalankan PP 78/2015 adalah kebijakan yang edan.
Karena dengan adanya surat tersebut membuat para pemangku nasib rakyat menjadi terancam (dipecat) sehingga merasa takut untuk membela dan mengayomi rakyatnya.
Zaenudin juga menyatakan bahwa surat edaran tersebut adalah surat edaran yang salah.
Dia berharap Gubernur Jateng harus berani menetapkan kenaikan UMK di Jawa Tengah sebesar 25% dari UMK tahun 2018 atau 2.890.149 untuk UMK di kota Semarang.
Ganjar Pranowo juga diminta untuk kembali ke jalan yang lurus, tidak korupsi dan bahkan harus mengabulkan kepentingan Buruh di Jawa Tengah melalui survey KHL yang dilakukan oleh wakil Dewan Pengupahan Kota di setiap tahunnya. (Tride)
