Tolak Revisi UU PPP Hingga Tolak Masa Kampanye 75 Hari, Buruh Jepara Gelar Demo Di Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah

Jepara, KPonline – Hari iniĀ  buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jepara menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur dan DPRD I Jawa Tengah.

Aksi ini dilakukan bersama-sama dengan elemen buruh dan masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah, Rabu (15/6/2022).

Yopy Priambudi ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Jepara Raya mengatakan jika aksi hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“Aksi serupa juga digelar secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Tuntutannya sama, masa aksi dari semua elemen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, ibu-ibu penjual jamu gendong,” tuturnya.

Dalam aksi demonstrasi, mereka mengusung dua tuntutan utama, yang pertama menolak revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (PPP). Mereka menafsir jika revisi UU PPP cacat formil dan cacat hukum menjadi sebuah akal-akalan untuk memuluskan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Seperti yang dikatakan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam Konferensi Pers via sosial media pada Senin (13/6/2022).

Yang kedua menolak Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kita menolak revisi UU PPP yang cenderung dipaksakan dan menjadi akal-akalan agar Omnibus Law mulus berlaku di Indonesia dan kami berasumsi ini cacat secara formil dan cacat secara hukum. Anehnya ini hanya dibahas dalam kurun waktu 10 hari. Lanjut, kita konsisten menolak UU Cipta Kerja. Dua tuntutan utamanya itu dan sudah diadakan Konferensi Pers oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal hari Senin (13/6/2022),” ucap Angga Wijaya ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kabupaten Jepara.

Selain itu, buruh juga menuntut penolakan terhadap masa kampanye Pemilu yang hanya 75 hari yang dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut buruh, masa kampanye seharusnya berlangsung selama 9 bulan kurang 3 hari merujuk pada Pasal 247 dan Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Lebih lanjut, mereka juga menuntut untuk pengesahan RUU Pekeja Rumah Tangga (PRT) dan menolak liberalisasi pertanian lewat World Trade Organization (WTO).

(Ded)