Purwakarta, KPonline – Pergeseran tanah di Sukatani, Purwakarta, adalah bencana yang tak boleh diabaikan. Sejak April 2025, Kampung Cigintung, Sukamulya, dan Pasirmunjul dilanda gerakan tanah yang menghancurkan 57 rumah secara berat, 8 rumah rusak ringan, dan 1 tempat ibadah ambruk. Badan Geologi menyebut pemicunya yaitu hujan ekstrem, tanah aluvium tua yang rapuh, dan lereng curam. Hingga Juni 2025, sebanyak 250 warga mengungsi, kehilangan rumah, harta, dan makam leluhur. Trauma melanda, terutama pada anak-anak dan lansia yang kini tinggal di tenda pengungsian.
BPBD Jawa Barat dan Purwakarta telah menyediakan dapur umum, air bersih, dan layanan kesehatan. Namun, ini hanya solusi sementara. Wahyu Hidayat, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) FSPMI dan Exco Partai Buruh Purwakarta serta pendiri Spirit Binokasih, memuji respons cepat ini, tetapi menuntut aksi lebih besar. “Jika Sukatani tak lagi aman, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus berkolaburasi untuk relokasi warga dan rehabilitasi lingkungan. Jangan biarkan warga terlantar dan terlunta,” ujarnya. Badan Geologi memperingatkan potensi longsor susulan, dengan 80% wilayah Sukatani masuk zona risiko tinggi.
Faktor geologis, seperti tanah aluvium yang labil dan deforestasi, memperparah bencana. Mitigasi seperti drainase lereng, reboisasi dengan tanaman berakar kuat, dan edukasi warga tentang tanda-tanda dan risiko longsor harus segera dilakukan. Pemerintah perlu memetakan ulang zona rawan dan melarang pembangunan di area berbahaya. Warga Sukatani berhak atas kehidupan yang aman dan bermartabat. Relokasi ke lokasi aman, pembangunan hunian tahan bencana, dan rehabilitasi lahan adalah langkah yang tak bisa ditunda.
Wahyu Hidayat menyerukan, “Setiap upaya penanggulangan adalah langkah menuju harapan. Pemerintah harus bergerak cepat dan transparan.” Dana bencana harus dialokasikan dengan bijak, dan kolaborasi lintas sektoral dari semua tingkatan harus diwujudkan. Sukatani menanti solusi nyata, bukan sekadar janji dan wacana. Pemerintah harus bergerak secara cepat dan terpadu. Selamatkan Sukatani dari ancaman bencana!