Morowali Utara, KPonline – Suasana kekeluargaan dan kebersamaan mewarnai pertemuan silaturahmi antara Pengurus Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPLP FSPMI) Morowali Utara dengan Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Warda Dg Mamala, di kediamannya Kamis (21/5/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara unsur masyarakat, aktivis pekerja, dan pemangku kepentingan daerah dalam membangun komitmen bersama terhadap perlindungan tenaga kerja di Morowali Utara.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, turut dibahas persiapan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan mulai dibahas pekan depan di DPRD Morowali Utara. Kedua Ranperda dinilai strategis karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat pekerja di wilayah industri.(Ranperda)
Ranperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi :
1. Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Ranperda ini bertujuan memperkuat keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam memperoleh kesempatan kerja, peningkatan kompetensi, serta perlindungan hak-hak tenaga kerja di tengah pesatnya perkembangan industri di Morowali Utara.
2. Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Fokusnya pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja, perlindungan hak-hak pekerja perempuan, jaminan keamanan kerja, serta pemenuhan hak normatif dan kemanusiaan bagi karyawan perempuan.
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, masyarakat, serikat pekerja, dan seluruh elemen daerah sangat penting untuk melahirkan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pekerja.
“Sinergi semua pihak adalah kunci. Kita ingin produk hukum yang lahir dari DPRD benar-benar menjawab kebutuhan pekerja dan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi ini juga menjadi ruang diskusi dan penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang berkembang di daerah. Isu yang mengemuka di antaranya perlunya penguatan pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Morowali Utara.
PC SPLP FSPMI Morut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRD dalam merangkul serikat pekerja untuk berdiskusi sebelum pembahasan ranperda dimulai. Mereka berharap dua regulasi yang sedang disiapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pekerja lokal dan perempuan.
Dengan adanya pembahasan dua Ranperda tersebut, diharapkan Morowali Utara tidak hanya berkembang secara industri, tetapi juga mampu menghadirkan perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kerja, khususnya masyarakat lokal dan pekerja perempuan.
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, diketahui aktif dalam berbagai agenda pembahasan legislatif dan penguatan sinergi daerah. Ia menyebut keterlibatan serikat pekerja sejak awal pembahasan merupakan langkah penting agar regulasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan sesuai kondisi lapangan.
Penulis : Fitran
Editor : Yanto
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com