Bandung, KPOnline – Semakin banyaknya persoalan di bidang ketenagakerjaan, terutama terkait perjuangan atau gugatan terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan maraknya pabrik-pabrik yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap para pekerjanya, serta persoalan-persoalan lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut, para pimpinan SP/SB yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) menggelar rapat koordinasi bersama.
Agenda berlangsung di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW FSPMI) Jawa Barat, Gang Jeruk Manis, kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada Hari Senin (30/08/2021).
Nampak hadir dalam agenda tersebut Said Iqbal selaku ketua Majelis Nasional (MN FSPMI) sekaligus Presiden KSPI, Obon Tabroni selaku Deputi Presiden FSPMI sekaligus sebagai Anggota DPR RI, Suparno selaku ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Ajat Sudrajat selaku koordinator Aliansi Buruh Jabar sekaligus ketua DPD SBSI 92 Jawa Barat, Ian Sopyan, Asep Salim Tamim selaku ketua GOBSI Jawa Barat serta para pimpinan atau ketua SP/SB Jawa Barat lainnya.
Sebelumnya para petinggi Aliansi Buruh Jabar (ABJ) juga telah menggelar rapat-rapat penting yang bertempat di berbagai kantor sekretariat dan rumah para pimpinan SP/SB Jawa Barat, dan kebetulan pada hari ini rapat di putuskan untuk di gelar di kantor sekretariat DWP FSPMI Jawa Barat.
Bicara terkait perjuangan Upah di Jawa Barat, hal ini menjadi pokok bahasan utama, sebab upah adalah sebagai urat nadinya kaum pekerja/buruh, karena jika para pekerja/buruh mendapatkan upah yang layak, maka sudah dapat di pastikan mereka akan mendekati hidup sejahtera dan InsyaAllah akan berdampak positif terhadap masyarakat umum dan lingkungan sekitar, dimana sirkulasi atau transaksi uang akan terus berjalan, sehingga otomatis perekonomian masyarakat akan terus hidup serta tumbuh baik.
Ketika pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas pekerja/buruh membaik, maka otomatis pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah, wilayah maupun nasional akan hidup dan tumbuh membaik pula.
Untuk mencapai semua itu, para penggerak pekerja/buruh ini, sudah jauh-jauh hari memutuskan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat Kota Bandung. Namun berhubung beberapa bulan terakhir pemerintah menetapkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait adanya peningkatan kasus Covid-19, maka agenda aksi pun terpaksa di tunda.
Drey
