Bandung, KPOnline – Sekitar 5.000 (lima ribu) pekerja/buruh Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa, agenda berlangsung di dua tempat yaitu di depan Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jawa Barat (Gedung Pakuan) dan di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate) Gasibu Kota Bandung pada Selasa (28/12/2021).
Sesuai hasil kesepakatan rapat Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se-Jawa Barat, bahwa pelaksanaan aksi di bagi dua titik, adapun masa aksi yang didominasi oleh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI-92) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dipusatkan di Gedung Pakuan (Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jawa Barat), sementara itu masa aksi yang didominasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan beberapa Federasi Serikat Pekerja lainya dipusatkan di depan Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate) Gasibu Kota Bandung.
Sejak pagi hari masa aksi dari berbagai daerah sudah mulai bergerak menuju beberapa titik kumpul, kemudian masa berkumpul terlebih dahulu di Bundaran Holis Kota Bandung untuk menunggu masa yang belum bergabung, setelah masa aksi KSPI berkumpul semua, lantas mereka berjalan kaki (longmarch) menuju halaman Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jawa Barat (Gedung Pakuan) Kota Bandung.
Dengan adanya kegiatan aksi tersebut beberapa ruas jalan utama di Kota Bandung macet total, bahkan masa aksi sempat terobos lajur kanan (lawan arus) salah satu jalan utama di Kota Bandung, akan tetapi ketika ada sebuah Ambulan lewat (khusus yang sedang membawa pasien), masa aksi juga membantu untuk membuka jalan agar berjalan lancar.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh awak Media Perdjoeangan FSPMI Bandung Raya, sekitar pukul 14.00 WIB, para ketua yang tergabung dalam Gabungan SP/SB se-Jawa Barat diterima beraudiensi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat (Mohammad Ridwan Kamil).
Setelah acara audiensi selesai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WIB masa aksi di kedua titik pun membubarkan diri, meskipun mereka nampak kecewa karena informasi yang mereka terima, Gubernur Provinsi Jawa Barat (Mohammad Ridwan Kamil) masih belum berani merevisi SK UMK sesuai dengan rekomendasi dari para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Mereka juga langsung menggelar rapat-rapat terbatas yang melibatkan para ketua KC, PC di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masing-masing.
(Drey)
