Tangerang, KPonline – Setelah ditunggu ribuan buruh hingga larut malam, akhirnya Pj Gubernur Banten Almuktabar menandatangani Surat Keputusan (SK) Penetapan Uoah Minimum Kabupaten/Kota se-Banten Tahun 2023. Rabu (07/12/2022)
Penetapan kenaikan UMK tersebut ditetapkan Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2022.
Dalam lembar terakhir keputusan itu, Almuktabar menetapkan UMK tertinggi yaitu Kota Cilegon 2023 sebesar Rp 4.657.222,94 atau naik 7,30% dari UMK tahun 2022 dan terendah daerah Kabupaten Lebak Rp 2.944.665,46 atau naik 6,17%;
Pj Gubernur mempertimbangkan penetapan UMK tahun 2023, melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selanjutnya, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta variabel terkait lainnya dan saran/pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Banten, maka ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan formulasi perhitungan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Kemudian, dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi serta diperlukan kebijakan Upah Minimum sebagai salah satu upaya dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.
Berikut adalah daftar kenaikan upah minimum kabupaten/kota di provinsi banten tahun 2023 :
1. Kabupaten Pandeglang Rp 2.980.351,16 atau naik 6,43%;
2. Kabupaten Lebak Rp 2.944.665,46 atau naik 6,17%;
3. Kabupaten Serang Rp 4.492.961,28 atau naik 6,59%;
4. Kabupaten Tangerang Rp 4.527.688,52 atau 7,02%;
5. Kota Tangerang Rp 4.584.519,08 atau naik 6,97%;
6. Kota Tangerang Selatan Rp 4.551.451,70 atau naik 6,34%;
7. Kota Cilegon Rp 4.657.222,94 atau naik 7,30%;
8. Kota Serang Rp 4.090.799,01 atau naik 6,24%.
Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang
