Jakarta,KPonline – Mayday 1 Mei 2022, bertepatan perayaan Hari Buruh Internasional, Ratusan buruh bakal melakukan aksi demo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi demo yang diikuti sekitar 300 buruh itu.
“Massa aksi sekitar 300 orang yang berasal dari organ buruh, petani, nelayan, guru honorer, miskin kota, buruh migran, PRT, UPC (Urban Poor Consortium) atau konsorsium miskin kota,” kata Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/4/2022).
Massa buruh akan demo di depan kantor KPU dengan 2 tuntutan, yaitu pemilu jujur dan adil, serta tolak politik uang (money politik).
Selanjutnya buruh akan melakukan longmarch dari KPU ke Bundaran HI membawa dua isu. Pertama, meminta turunkan harga-harga bahan pokok. Hal itu meliputi kasus ekspor minyak goreng yang menyeret Dirjen Perdagangan Luar Negeri, meminta Menteri Perdagangan dicopot atas terungkapnya kasus ekspor minyak goreng, meminta subsidi minyak goreng curah diubah ke subsidi minyak goreng kemasan yang sehat, serta menolak BLT minyak goreng karena dianggap tidak jelas peruntukannya.
“Kemudian isu yang kedua selain turunkan harga bahan pokok, di Bundaran HI adalah tolak Omnibus Law. Kami minta Menteri Koordinator Perekonomian tidak membuat kegaduhan kembali,” jelas Said.
Dia menilai DPR ‘main-main’ karena membuat revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Pihaknya akan melawan, karena UU PPP dianggap akan menjadi pintu masuk untuk memuluskan revisi UU Cipta Kerja.
“Karena (UU PPP) nanti pintu masuk Omnibus Law/Undang-undang Cipta Kerja akan dibahas tanpa perubahan satu ayatpun maupun 1 Pasal dari Undang-undang Cipta Kerja yang lama,” lanjutnya.
Said mendapatkan informasi bahwa revisi UU Cipta Kerja akan selesai pada Juni 2022 mendatang.
