Purwakarta, KPonline – Pembenahan program kerja terus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Jamkeswatch Jawa Barat. Rakerwil ini sengaja dilakukan di kantor Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Purwakarta pada Minggu, 22 Januari 2023.
Pasalnya masih ada beberapa kota/kabupaten yang belum melakukan program Universal Health Coverage (UHC). Cakupan semesta kesehatan ini sudah sepantasnya bisa direalisasikan di Indonesia.
Cakupan perlindungan kesehatan yang dimulai dari pelayanan kesehatan sederhana hingga sampai pelayanan berbiaya mahal dimana didalamnya mencakup pelayanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
Dalam agenda Rakerwil se-Jabar ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jamkeswatch Daryus, Deputi Direktur Pelayanan dan Medis Ahmad Rifai, Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Rismanto, ketua DPW FSPMI Jabar Suparno SH, ketua DPW Jamkeswatch Jabar Mustopa, dan sekretaris DPW Jamkeswatch Jabar Ali Mansyur beserta staf jajaran kepengurusan DPW Jabar lainnya.
Turut hadir beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch se-Jawa Barat di antaranya DPD kota Bekasi, DPD Kabupaten Bekasi, DPD Karawang, DPD Bogor Raya, DPD kota Bandung, DPD kabupaten Bandung Barat, DPD Purwakarta, juga DPD Cirebon.
Agenda Rakerwil dibuka langsung oleh Ali Mansyur tepat pukul 10.13 WIB sekaligus memperkenalkan jajaran kepngurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jamkeswatch Jabar.
Dalam sambutannya ketua DPW FSPMI Jawa Barat Suparno SH menyampaikan motivasi dan beberapa arahan untuk tim Jamkeswatch yang mengikuti agenda Rakerwil Se-Jawa Barat.
“Sebentar lagi momen politik, buruh sudah punya kendaraan sendiri yaitu Partai Buruh (PB) yang sudah lolos bisa berkontestasi di Pemilu yang akan datang. Ini sepenuhnya butuh dukungan dari kita semua, termasuk ada peran Jamkeswatch di dalamnya,” ungkap Suparno SH.
Menurutnya, Partai Buruh sudah dilirik oleh beberapa elit politik di negeri ini, jadi semakin optimisme Partai Buruh untuk berlaga nanti di pemilu.
“Jangan pernah takut karena ini alat perjuangan kita bersama, pergerakan Jamkeswatch tentunya akan jauh lebih dibutuhkan oleh Partai Buruh. Saya paham betul pergerakaan Jamkeswatch khususnya di Jawa Barat, banyak masyarakat sudah tertolong oleh Jamkeswatch, ini mesti bisa jadi modal untuk Partai Buruh itu sendiri,” tambah pria yang masih aktif bekerja di salah satu perusahaan di Bekasi itu.
Senada disampaikan oleh ketua DPW Jamkeswatch Jawa Barat Mustopa bahwa kerja keras Jamkeswatch akan terus dilakukan, di samping itu akan mensosialisasikan siapa itu Jamkeswatch, bagaimana peran Jamkeswatch khsusnya di wilayah Jabar.
“Sebagian kota/kabupaten memang masih ada yang belum melakukan program Universal Health Coverage (UHC). Kita dari DPW akan meminta datanya kepada DPD di daerahnya masing-masing yang belum melakukan program (UHC. DPW akan segera kirim kan surat kepada instansi yang ada didaerahnya,” ucap Mustopa.
Lebih lanjut, DPW Jamkeswatch Jabar akan segera membuat grup WA yang di dalamnya ada pengurus DPD di setiap daerahnya masing-masing.
“Perekrutan anggota untuk menjadi relawan Jamkeswatch ini pun menjadi sangat penting untuk Kita. Maka dari itu DPW akan segara intruksikan agar setiap DPD didaerahnya bisa berkamunikasi dengan Pempinaan Unit Kerja(PUK) disetiap wilayah,” pungkas Mustopa tegas.
Selain berdiskusi beberapa pengurus DPD Jamkeswatch yang hadir, ada salah satu DPD yang menyampaikan temuannya yaitu penggunaan Jamkesda yang punya batas limit pembiayaannya.
Dalam sesi diskusi pun sempat terjadi perdebatan antara beberapa pengurus DPD Jamkeswatch yang hadir.
Penulis: Jhole
Foto Jhole
