Jakarta, KPonline – Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPDT FSPMI) pertama yang digelar mulai hari ini (23/1) membuka banyak informasi yang selama ini jarang di ekspose ke publik.
Perjuangan para driver online mendapatkan payung hukum berupa regulasi dan pengakuan secara hukum masih berat. Menjadi dilema ketika roda dua belum diakui sebagai transportasi publik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tak kunjung memberikan legalitas yang menjadi keinginan mayoritas driver online.
Selain itu ada fokus lainnya yang menjadi pembahasan dalam rapat kerja ini adalah terkait kondisi anggota di unit transportasi darat seperti PUK SPDT FSPMI Transjakarta yang masih banyak permasalahan internal yang harus dikawal lebih intensif.
Dari laporan yang disampaikan oleh pengurus unit kerja di transportasi online maupun transportasi darat yang tergabung dalam SPDT FSPMI terdapat dinamika organisasi yang perlu dicermati lebih mendalam. Eksistensi organisasi serikat pekerja sektor transportasi ini mengalami pasang surut di tahun tahun pertama dan tidak mudah dalam melakukan pengembangan lebih lanjut. Keinginan sebagian anggota akan hasil yang instan menjadi salah satu kendala dalam rekrutmen dan organisir.
Namun bukan tidak mungkin untuk melakukan pengembangan di sektor ini, jajaran pimpinan pusat di bawah komando Suparno B sebagai ketua umum SPDT FSPMI dan Syawal Harahap sebagai sekretaris umum merangkum semua ini dalam sebuah cacatan untuk dilakukan evaluasi dan pembahasan dalam rapat kerja ini. Segera menetapkan target perjuangan untuk satu tahun kedepan.
Masukan dan testimoni dari beberapa perwakilan daerah yang diundang menjadi daya tarik dan prioritas tersendiri untuk dibahas. Kehadiran perwakilan komunitas transportasi online roda dua dan roda empat dari Gorontalo, Lampung, Bandung, Cirebon, Tangerang Selatan, Bekasi dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah menjadikan rakernas ini lebih berwarna penuh dengan gagasan baru.
Setidaknya ada lima aspek penting yang menjadi pokok bahasan dan berhasil dirumuskan dalam rakernas kali ini. Kelima aspek tersebut adalah pembahasan usulan perundang undangan dan advokasi, sistem (rumusan terkait tarif, kemitraan dan suspend), pengembangan organisasi dan rekrutmen, hubungan antar lembaga, politik dan ekonomi. Kelimanya nanti akan menjadi rekomendasi rakernas yang akan menjadi program kerja satu kedepan dan dilaporkan ke tingkat DPP FSPMI.
(Jim).
