Presiden Jokowi Isyaratkan Kecewa Terhadap PP 78/2015, Buruh Desak Menaker Mundur

  • Whatsapp

Surabaya, KPonline – Upaya perbaikan ranah ketenagakerjaan terus dilakukan oleh Tim 12 dari Jawa Timur, terutama mengenai sistem pengupahan. Karena melalui Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 telah mengakibatkan jurang disparitas upah antar daerah yang semakin melebar.

Setelah pada hari sebelumnya melakukan silahturahmi ke Kantor Staff Kepresidenan untuk menyampaikan rekomendasi, pada hari kamis (12/07/2018) Tim 12 berkunjung ke Kantor Kementrian Tenaga Kerja di Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan untuk menyampaikan hal yang sama.

Bacaan Lainnya

Kunjungan ke Kantor Kemenaker, Tim 12 diterima oleh SubDir Direktorat Pengupahan Ernawati, SubDir HI Andrew, serta dari Biro Hukum Kemenaker Andi Wijaya dan Wijayanto.

Pada saat pertemuan terungkap ternyata sistem pengupahan memang tengah disoroti serius oleh Presiden Jokowi. Bahkan Presiden mengisyaratkan kekecewaan yang mendalam terhadap PP 78/2015. Hal itu disampaikannya pada saat ada sebuah acara di Solo, yang mana Presiden miris ketika memperhatikan lebarnya disparitas upah antara Solo dan Jakarta.

Dari semenjak awal peraturan ini lahir, serikat pekerja/buruh sudah mengingatkan pemerintah bahwa sistem ini akan membawa masalah baru dalam sistem pengupahan, apabila diteruskan maka disparitas upah akan semakin membesar. Ternyata hari ini hal itu benar-benar terjadi dan mau tidak mau pemerintah pusat harus melakukan perubahan untuk menghindari akibat yang lebih besar.

” Memang PP 78 memberikan sebuah kepastian kenaikan upah, tetapi yang harus ditinjau pertama kali oleh pemerintah adalah basic upah, itu harus diperbaiki dulu, sebelum sebagai pengali dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ” Papar Jazuli selaku perwakilan Tim 12.

Secara teori penentuan basic upah harus berdasarkan data valid dari hasil survey seluruh daerah, agar didapatkan sebuah standart upah sebagaimana yang diterapkan pada pegawai negeri/Polri.

” Saat ini semua orang bisa mendapatkan data dan informasi disparitas upah dengan mengakses di internet, tidak perlu Tim daerah berbondong bondong ke Kemenaker, disana UMK seluruh Indonesia bisa dilihat dan dibandingkan kok, keberadaan disparitas upah itu sangat nyata dan sudah begitu mengkuatirkan, bahkan dengan PP 78 itu, untuk menentukan upah 30 tahun mendatang hari ini bisa dilakukan, belum lagi ancaman relokasi perusahaan dan kesenjangan sosial yang semakin meruncing, ” Tegas Jazuli.

Sesuai hasil rekomendasi pada peringatan MayDay, Gubernur Jawa Timur berencana akan melakukan revisi UMK 2018. Masukan Tim 12 yang telah melakukan survey di luar ring 1 Jatim (seluruh Kabupaten/Kota) akan menjadi pijakannya.

Tim 12 mendesak pemerintah segera mencabut PP 78 dan mengembalikan sistem pengupahan ke dalam ruh undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. ” Kalau memperhatikan Presiden saja sudah sebegitu risau soal sistem pengupahan, Menaker harusnya segera evaluasi dan bereaksi. Jika memang tidak mampu menyelesaikan, Menteri Tenaga Kerja Hanif dhakiri tidak perlu ragu dan malu untuk mundur, ” Ujar Jazuli.

Menutup penyampaiannya, Tim 12 berharap pemerintah pusat bisanya jangan cuma menciptakan masalah dengan mengeluarkan produk hukum baru, tetapi di saat pemerintah daerah yang mengerti tentang kondisi realitas masyarakatnya dan ingin membuat sebuah solusi/diskresi malah dihambat.

Melalui Staffnya Kemenaker mengakui adanya sebuah kekurangan dalam sistem itu, dan menyambut baik masukan yang luar biasa berupa rekomendasi dari Tim 12. Kemenaker akan mengupayakan perbaikan, solusi yang telah dipaparkan Tim 12 akan dikaji untuk ditelaah lebih lanjut. Kabarnya dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan revisi terhadap PP 78/2015.

Semoga realisasi janji Gubernur Jawa Timur di depan ribuan buruh dalam peringatan MayDay tidak dihambat dan diintervensi oleh pemerintah pusat, sehingga kesejahteraan pekerja dan masyarakat Jawa Timur dapat terwujud dan meningkat.

Ipang Sugiasmoro

Pos terkait