Bogor, KPonline – Setelah orasi-orasi dan kedatangan buruh-buruh Bogor secara bergelombang, akhirnya pada pukul 14:00 WIB perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menerima perwakilan buruh-buruh Bogor.
Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menerima perwakilan buruh-buruh Bogor di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Dan perwakilan buruh-buruh Bogor membawa petisi untuk ditindak lanjuti ke level selanjutnya.
Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diwakili oleh, Kadisnakertrans Yos Sudrajat, Sekretariat Daerah Dadi Gumilar, anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 4 Wasto S.Hut, dan Aminuddin dan beberapa staff Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
Perwakilan-perwakilan dari buruh Bogor antara lain : FSPMI, SPN-KSPI, SPKEP-KSPI, FSPASI, SPDAG, PPMI, TRMS-SBSI, FSPPM, SP-LEM SPSI, F-LOMENIK SBSI, SP-ITP, dan beberapa perwakilan buruh dari forum-forum kawasan industri di Bogor.
Dalam audiensi kali ini, hadir perwakilan DPRD Kabupaten Bogor Wasto S.Hut dan Aminuddin dari Komisi 4. Mereka menanggapi dengan serius aspirasi yang dibawa oleh buruh-buruh Bogor.
Amin menanggapi tentang Upah Padat Karya yang melanggar Undang-Undang. Dan Wasto S.Hut menanggapi tentang Sistem Moneter yang memang sudah seharusnya dirubah. Karena sistem moneter yang ada saat ini sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya kaum buruh.
Perwakilan buruh menyampaikan aspirasi dan keluh kesah kepada perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan harapan, seluruh permasalahan dan kasus-kasus perburuhan di Kabupaten Bogor dapat segera diselesaikan. Dan tidak lupa, perwakilan buruh Bogor menyampaikan beberapa tuntutan antara lain :
1. Cabut PP 78/2015
2. Tolak Upah dibawah Upah Minimum
3. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan
4. Segera selesaikan permasalahan dan kasus-kasus perburuhan yang ada di Kabupaten Bogor
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diminta untuk menolak penetapan upah dengan menggunakan PP 78/2015 dan menyampaikannya ke Gubernur Jawa Barat
Hingga berita ini diterbitkan, audiensi antara perwakilan buruh Bogor dengan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor hanya sebatas audiensi. Karena pada akhirnya, tidak ada solusi yang dapat diberikan oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada perwakilan buruh Bogor.
Pada akhir audiensi perwakilan buruh Bogor memberikan petisi, perbaikan permasalahan di segala bidang dan khususnya kasus-kasus perburuhan.
