Sumatera Utara,KPonline – Sejumlah keluhan Serikat Nelayan Deli Serdang diakomodir Mujib Hermani Ketua Federasi Serikat Nelayan Indonesia (FSNI)
Pantauan Koran Perdjoeangan Online Selasa (28/04) di GNB Lake Resort Muara Kabupaten Tapanuli Utara (TAPUT) Sumatera Utara, Mujib Hermani Ketua FSNI menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan kondisi nelayan di Indonesia.
“Salah satu perjuangan Serikat Nelayan begitupun Federasi Serikat Nelayan Indonesia (FSNI) adalah tentang kesejahteraan hidup nelayan yang ada di Indonesia, selama ini beberapa kebijakan itu tidak berpihak kepada nelayan tetapi lebih kepada kepentingan para pengusaha, hal ini yang perlu kita luruskan kembali.
Apalagi kita sebagai negara maritim dimana Presiden Jokowi sangat responsen kepada program- program nelayan terutama masyarakat pesisir, hal ini menjadi contoh untuk bisa jadi proyek nasional demi peningkatan kesejahteraan hidup nelayan-nelayan yang ada di Serikat Nelayan Deli Serdang (SNDS).
Karena dari sejarah jaman dahulu kehidupan nelayan Deli Serdang sudah diakui oleh dunia, sekarang kita ingin mencoba mengembalikan masa kejayaan maritim kita terutama kehidupan nelayan yang ada pesisir nusantara atau digaris samudra, ini yang segera dibuktikan lewat kebijakan- kebijakan, mudah-mudahan Menteri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru konsisten menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo yang ada di Nawacita tentang bagaimana untuk kesejahteraan kehidupan nelayan” Sebutnya.
Terkait dengan keluhan yang disampaikan olen SNDS, Mujib Hermani menanggapi,
“Hampir semua keluhan nelayan di Indonesia sama, bukan saja di SNDS, hal ini terjadi juga dan dialami oleh Serikat Nelayan di Kebumen, Lombok, Sumbawa, Kepulauan Seribu, dan Pasang Kayu, akar masalahnya adalah pada kebijakan yang tidak tepat sasaran” Jelas Mujib Hermani.
Adapun keluhan nelayan Deli Serdang yang tergabung dalam SNDS sebagaimana yang disampaian oleh Abdul Aziz Ketua SNDS adalah. Sering terjadi banjir Rob, banjir rob ini terjadi akibat hutang mangrove (hutan bakau) yang sudah hancur, akibat pengerukan pasir untuk kebutuhan penimbunan Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Belawan, dan untuk runway (landasan pacu) Bandara Angkasa pura II Kuala, yang mengakibatkan abrasi dan erosi pantai di Kecamatan Pantai Labu, sehingga wajib disegerakan melakukan reboisasi (penanaman kembali) tanaman mangrove.
Kebutuhan bantuan kapal yang layak dan modern dari pemerintah sehingga nelayan tidak kalah bersaing dengan pengusaha.
Pengadaan es batu, sebab harga es batu selama ini dipasok dari perusahaan es batu PT.JO Tanjung Merawa dan PT ES KN Belawan dengan harga rata- rata sampai ke nelayan Rp 33 Ribu hingga Rp 35 Ribu perbatang, mengakibatkan sebagian nelayan tidak mampu untuk membelinya, SNDS berharap pemerintah dapat membangun pabrik es di Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang.
yang terakhir adalah bedah rumah nelayan, karena rata-rata perumahan nelayan tidak layak huni.” Ucap Abdul Aziz.
Rieke Diah Pitaloka Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang juga hadir saat diminta tanggapannya mengatakan.
“Sepanjang kepentingannya untuk kesejahteraan rakyat negeri ini kita akan prioritaskan” Ucapnya singkat. (Anto Bangun)
