Manajerial HPI bermasalah, FSPMI Sumatra Barat Lakukan Solidaritas Untuk FSPMI Jambi

  • Whatsapp

Jambi, KPonline – Pertama kalinya gerakan solidaritas antar provinsi dilakukan oleh SPEE FSPMI di Pulau Sumatra. SPEE FSPMI Sumatra Barat membuktikan semangat SOLIDARITY FOREVER membantu advokasi untuk SPEE FSPMI Jambi yang baru terbentuk.

Aksi solidaritas dan advokasi ini berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh salah satu pengurus PUK SPEE Jambi. Seringkali timbul masalah yang mengintidasi pekerja dengan cara melakukan mutasi ke tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal pekerja sehingga si pekerja secara halus dipaksa mengundurkan diri tanpa mendapatkan pesangon

Intimidasi dengan cara mutasi seperti ini membuktikan profesialisme perusahaan dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya manajemen lah yang bertanggung jawab karena tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik karena dari manajerial yang buruk akan mengganggu kondusifitas pekerjaan dalam bidang pelayan publik seperti PLN.

Hadir juga Management HPI Area Layanan Muara Bungo Region 7 S2JB, SPV Distribusi, SPV K2 & K3L Area Layanan Muaro Bungo. Dengan hadirnya pihak manajemen PLN selaku pemberi kerja dan pengawas pekerjaan sudah sepantasnya PLN memberikan sikap yang tegas kepada vendor yang nakal karena berpotensi memperburuk pelayanan PLN terhadap masyarakat.

Pola manajerial yang buruk bisa diketahui dengan banyaknya masalah yang diungkapkan dalam aksi ini, diantaranya :
1. Kontrak Kerja yang tidak jelas
2. APD yang tidak Lengkap
3. Alat kerja serta Fasilitas kerja yang tidak beriringan dengan Kontrak Kerja
4. Kendaraan Operasional yang memakai Kendaraan Pribadi yang tidak di bayarkan sesuai Janji
5. Agar di lakukan Fit and Propertes terhadap Management Area Layanan Bungo karna Sistim sebelumnya hanya di tunjuk
6. Permasalahan Tenaga Kerja bermasalah selalu mengarah kepada PHK. Padahal PHK harus diputuskan oleh PHI
7. Kantor jaga yang belum jelas kontrak sewa tempatnya dengan pemilik rumah dan sekarang ada yang menumpang di rumah milik tenaga kerja

Sebelumnya pekerja adalah sebagai pekerja dari PT. BSA yang merasa dibohongi dengan diperintahkan harus menandatangani surat pengunduran diri jika ingin ikut dialihkan ke PT. Haleyora Powerindo. Fahrurrazi selaku Ketua SPEE FSPMI Jambi mengungkap masalah perlakuan perusahaan yang sewenang-wenang.

“Pasalnya hampir seluruh tenaga kerja di PT. Haleyora Powerindo saat ini gelisah dengan ketidakjelasan aturan kerja yang kami hadapi saat ini, salah sedikit langsung dimutasi, seharusnya ketika ada kesalahan semestinya itu diberi Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu, dimulai SP 1, 2dan 3, baru Sanksi,” ungkap Fahrurrazi.

Secara umum masalah manajerial pada vendor outsourcing PLN terjadi juga di daerah yang lain di seluruh Indonesia yang membuktikan bahwa vendor juga tidak memiliki semangat integritas yang baik dalam semangat memberikan citra PLN yang bersih.

Dalam kesempatan yang sama, 2 pengurus SPEE FSPMI Sumatra Barat dan Jambi memilik sikap yang sama dalam menanggapi rencana pembahasan Omnibus Law oleh DPR RI. Mereka semangat dan sepakat untuk menolak Omnibus Law khususnya di klaster Ketenagakerjaan dan Ketenagalistrikan.

Penulis : Yudi & Chandra
Foto : Yudi