Bekasi, KPonline – Dengan tema “Menyongsong Harapan Baru” PUK SPAMK FSPMI PT Musashi Auto Parts Indonesia menggelar konsolidasi akbar pada Minggu (24/03/2019). Lebih dari seribu orang anggota PUK hadir memenuhi Omah Buruh, tempat dilaksanakannya konsolidasi.
Hadir dalam konsolidasi ini Ketua PUK Musashi beserta jajaran pengurus PUK, Ketua PC SPAMK FSPMI Kab/Kota Bekasi Furqon, Sekretaris Umum PP SPAMK FSPMI Slamet Fitriono dan Deputi Presiden FSPMI Obon Tabroni. Selain itu hadir juga Calon Legislatif (Caleg) rekomendasi organisasi FSPMI Hendi Suhendi, Nurdin Muhidin dan Eko Purnomo.
Dalam sambutannya, Hartono selaku Ketua Panitia menyatakan tentang dipilihnya Omah Buruh sebagai tempat konsolidasi akbar. Menurutnya, Omah Buruh adalah tempat bersejarah bagi buruh terutama buruh di Bekasi.
Pada tahun 2012 silam, Omah Buruh menjadi simbol perlawanan dan pusat konsolidasi perjuangan buruh mulai grebek pabrik, aksi menutup kawasan hingga aksi menutup jalan tol. Hartono juga mengucapkan terimakasih kepada semua panitia dan para anggota PUK Musashi yang sudah hadir.
Sementara Ketua PUK Musashi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan tentang kondisi upah yang saat ini masih mandek. “Sampai hari ini upah di tempat kita baik PKWT maupun tetap belum ada kenaikan. Kenaikan upah kita masih ada kendala. Untuk itu saya mohon dukungan dan saya berharap kita tetap satu komando, ” kata Mulyadi.
Selain menyinggung masalah upah, Mulyadi juga menyinggung tentang rencana perundingan PKB tahun 2019 – 2021 yang akan dirundingkan nanti bulan April. Lebih lanjut, Mulyadi juga mengingatkan dampak efek revolusi industri 4.0. Isu magang juga menjadi perhatian yang tak kalah penting. Di PT Musashi Auto Parts Indonesia plant Karawang, pemerintah setempat meminta untuk adanya magang. Tetapi dari Serikat Pekerja menolak hal tersebut.
Sebelum mengakhiri sambutan, Mulyadi berpesan kepada semua anggota yang hadir untuk memilih Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Sandi yang telah berkomitmen dengan mendatangani kontrak politik dan anggota juga diminta untuk mensosialisasikannya kepada keluarganya masing – masing.
Dalam kontrak politik tersebut, Prabowo Sandi berkomitmen untuk mencabut PP 78 tahun 2015 yang telah membuat kenaikan upah buruh sebatas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam PP 78 tahun 2015 juga mengakibatkan upah sektoral menjadi tidak jelas hingga sekarang. (Ed)
