Batam,KPonline – Ketua DPRD Batam Nuryanto atau Cak Nur tidak terima dirinya di anggap mati oleh mahasiswa Batam yang membawa pocong dalam aksi unjuk rasa mahasiswa bersama Buruh di depan DPRD Batam, Senin (19/9). Cak Nur mengatakan kalau dirinya atau anggota DPRD Batam mati berarti saat ini tidak ada DPRD Batam.
“Kalau adik adik menganggap kami mati, berarti sekarang tidak ada DPRD Batam dong?” Ungkapnya saat audiensi di kantor DPRD Batam.
Hal tersebut kemudian di klarifikasi oelh mahasiswa yang ada di dalam ruangan tersebut. Mereka mengatakan yang mereka anggap mati adalah Lembaganya, karena menurut mahasiswa, minggu kemarin mereka mendatangi DPRD Batam dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut
Sebelumnya di tengah aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh di depan Kantor DPRD Kota Batam, anggota dewan disuguhkan pocong. Namun bukan pocong betulan tapi hanya atribut peserta demo yang mengartikan keadilan yang sudah mati.
Mahasiswa memberikan atribut itu langsung ke pada ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. “Mari kita taburkan bunga ini menandakan keadilan yang sudah mati,” kata salah satu orator saat melakukan aksi di Depan Kantor DPRD Batam Senin 19 September 2022.
Tak hanya atribut pocong para mendemo juga menyandingkan poster ketua DPRD Kota Nuryanto dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. “Keduanya sama. Yang satu merayakan ulang tahun saat Kenaikan BBM. Yang di Batam tak ada menentukan sikap. Menyusahkan rakyat,” katanya.
Diketahui aksi demo kali ini merupakan gabungan antara mahasiswa dan buruh Kota Batam. Mereka melakukan aksi menolak kenaikan Harga BBM
Selain itu, tuntutan kaum buruh, adalah menolak undang-undang Cipta Kerja atau omnibuslaw beserta turunannya, dan naikkan UMK dan UMP 2023, sebesar 10-13 persen.
Sementara orator dari pihak mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan, yakni :
1. Menolak kenaikan harga BBM
2. Menolak BLT BBM, karena bukan solusi yang tepat.
3. Menuntut BPH Migas, terkait pengawasan terhadap pendistribusian BBM yang tidak tepat sasaran.
4. Mendesak Presiden menyelesaikan janji 8 tahun lalu, terkait pelanggaran HAM.
5. Menuntut DPRD Batam, menyatakan sikap penolakan kenaikan BBM dan menyetujui 4 tuntutan mahasiswa secara terbuka.
