Serang, KPonline – Saya mengutip ini di status facebook milik seseorang yang saya lupa namanya. Awalnya, karena saya anggap menarik, saya menyimpang status tersebut. Ketika saya mengingatnya kembali dan hendak mengembangakn menjadi tulisan, kok ya saya lupa, siapa yang menuliskannya.
Begini.
Demonstrasi itu salah satu ekspresi aspirasi politik di iklim demokrasi.
Yang Islam demo protes penistaan, yang buruh demo kenaikan upah, petani demo protes penggusuran lahan pertanian, yang mahasiswa biasanya demo isu-isu politik, yang pro bhinneka demo tentang kebhinnekaan.
Kalo semua udah sama-sama merasakan pernah demo, ya sama-sama juga pernah merasakan korban waktu, tenaga dan uang buat aksi.
Sama-sama ngerasain gak enak dituding panasbung, bikin macet, bikin sampah, bikin rusuh, sama2 kepanasan, kehujanan, dst….
Itu fair.
Kalo gak pernah demo tapi rewel terus di medsos minta didengerin, trus ada orang demo nyinyir. Ya itu nggak fair sama sekali.
Pro demokrasi kok ogah demo.
Lha wong negara-negara maju kek Amrik, Prancis, Korsel, Hongkong saja ada demo kok. Trus ukuran demokrasi make ukuran koloré mbahmu po????
***
Demonstrasi adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Apalagi, kegiatan ini merupakan salah satu betuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia Dijamin regulasi. Oleh karenanya, tidak boleh ada yang menghalang-halangi.
Di Amerika saja, demonstrasi masih saja terjadi. Hingga hari ini. Setidaknya realitas ini mengajarkan kepada kita, demo bukan hanya dilakukan oleh orang yang awam. Sekedar dipolitisir dan ikut-ikutan.
Termasuk ketika mahasiswa dan buruh menyatakan sikap, menolak kenaikan harga dan berancang-ancang untuk turun ke jalan pada 6 Februari. Ini hal yang baik dan semestinya kita dukung.
Mengapa? Karena, Setidaknya masih ada elemen masyarakat di negeri ini yang bersedia menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ada pertanyaan yang sering kita dengar. Mengapa semua permasalahan selalu tertuju pada pemerintahan Jokowi? Karena, memang, Jokowi adalah Presiden Indonesia saat ini. Tidak adil menyalahkan Prabowo Subianto, misalnya, yang gagal menjadi Presiden alam Pilpres tahun 2014 lalu.
Menyalahkan Susilo Bambang Yudhoyono? Kalaupun ada kebijakan SBY yang salah, toh kita hidup di era sekarang. Tugas Presiden lah yang meluruskan. Sayangnya, tidak terlihat kesungguhan Jokowi untuk melakukannya.
Bicara tentang demo, buruh melakukannya sejak lama. Sepertinya, tidak ada Presiden yang yang tidak pernah didemo oleh rakyatnya sendiri. Itu sah. Konstitusional. Justru menjadi tidak konstitusional, jika demonstrasi dihalang-halangi. Setidak-tidaknya dipersulit.
Penulis: Abu F