Tripartisme dalam perburuhan telah lama dikenal sebagai pendekatan inklusif yang melibatkan tiga pihak utama: pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ketiga pihak ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan perburuhan, termasuk dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti transisi energi berkeadilan atau just transition.
Kemarin (4/9), saya berkesempatan menghadiri sebuah workshop di Palembang yang secara membahas just transition dalam kerangka tripartit. Workshop ini membuka mata saya lebih lebar mengenai peran penting setiap pihak dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan pekerja di tengah proses transisi energi. Namun, satu hal yang sangat menonjol dalam diskusi tersebut adalah pentingnya bagi serikat pekerja, sebagai wakil dari pihak buruh, untuk memiliki sikap yang jelas dan inisiatif kuat terhadap isu-isu yang dihadapi.
Dalam diskusi tripartit, buruh tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan yang sudah disepakati antara pemerintah dan pengusaha. Sebaliknya, serikat pekerja harus memiliki posisi tegas, menawarkan gagasan yang solid, dan berani mengambil inisiatif dalam perumusan kebijakan, khususnya terkait dengan transisi yang adil. Hal ini menjadi sangat penting, karena tanpa suara yang kuat dari buruh, kepentingan mereka sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
Just Transition menjadi salah satu isu besar yang tidak bisa diabaikan oleh serikat pekerja. Dalam konteks ini, peralihan menuju ekonomi rendah karbon memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerja, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan, seperti industri batu bara, manufaktur, dan transportasi. Transisi ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga menyangkut masa depan jutaan pekerja yang kehidupannya bergantung pada industri-industri tersebut.
Sebagai serikat pekerja, kita harus bersikap proaktif. Workshop di Palembang menegaskan kembali perlunya pendekatan holistik dalam menghadapi Just Transition. Serikat pekerja harus menawarkan solusi, seperti pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang terdampak, serta memastikan adanya kompensasi yang adil bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan ini.
Lebih jauh, keterlibatan buruh dalam dialog tripartit tidak hanya sekadar partisipasi formal. Jika serikat pekerja tidak mengambil peran aktif dan menawarkan gagasan-gagasan inovatif, maka suara buruh akan hilang di tengah dinamika politik dan ekonomi yang sering kali lebih memihak pada kepentingan pengusaha. Kita harus memiliki sikap yang jelas terhadap transisi energi, upah yang layak, dan kondisi kerja yang adil. Kita tidak bisa hanya bereaksi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, tetapi harus menjadi bagian dari proses penetapan kebijakan tersebut sejak awal.
Ke depan, tantangan yang kita hadapi tidak hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan dalam pola kerja. Serikat pekerja harus siap menghadapi tantangan ini dengan memperkuat kapabilitas dalam berdialog dengan pemerintah dan pengusaha. Salah satu hal yang menjadi sorotan di workshop Palembang adalah pentingnya pelatihan keterampilan baru bagi pekerja yang terdampak oleh transisi energi. Jika kita tidak siap menghadapi perubahan ini, buruh bisa saja terpinggirkan dari lapangan kerja baru yang tercipta di sektor-sektor energi terbarukan.
Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar bagi serikat pekerja untuk memperkuat posisinya dalam dialog tripartit. Dengan menawarkan solusi konkret dan relevan, kita bisa memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi, bahkan di tengah perubahan besar yang terjadi di dunia kerja. Sebagai perwakilan buruh, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan kita untuk menyuarakan kepentingan pekerja dengan jelas dan tegas.
