Bogor, KPonline – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI menggelar Rapat Pimpinan Nasional yang diadakan di Chevilly Resort, Bogor dari tanggal 8-10 Februari 2022.
Penyelenggaraan Rapat ini, merupakan rapat perdana bagi DPP FSPMI periode 2021-2026 dan merupakan agenda tahunan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DPP FSPMI.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran DPP FSPMI, Ketua dan sekretaris PP, DPW, KC dan PC SPA se-Indonesia, menyampaikan perkembangan 1 tahun pasca Kongres VI, isu-isu perjuangan organisasi dan laporan hasil capaian Bidang-bidang Struktur DPP, Pilar, DPW FSPMI se-Indonesia.
Dari laporan kinerja DPP, tercatat ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang akan menyampaikan capaian, kinerja dan kendala yang dihadapi dalam 1 tahun.
Dari 23 DPW FSPMI se-Indonesia, salah satunya wilayah yaitu Provinsi Banten, menyampaikan laporan kinerjanya.
Tukimin selaku Ketua DPW FSPMI Provinsi Banten, mengatakan bahwa Pengurus DPW FSPMI Provinsi Banten masih terus disibukkan dengan berbagai ikhtiar menolak UU No.11 Tahun 2020 (Omnibus Law) dan dipenghujung Tahun 2022 perjuangan UMK Banten masih berlanjut dan Gubernur Banten belum mau merevisi SK UMK Banten.
“Meskipun UMK Banten belum terealisasi untuk direvisi, upaya perjuangan akan terus kita lakukan”, kata Tukimin
Tukimin pun melaporkan, struktur kepengurusan DPW FSPMI Provinsi Banten periode 2021-2026 yang tertuang dalam SK No.022/SK/DPP FSPMI/IX/2021 tertanggal 12 September 2021.
Selain itu, dalam laporannya DPW FSPMI Provinsi Banten membawahi 2 Konsulat Cabang, 8 Pimpinan Cabang SPA dengan total keseluruhan kepersonaliaan ada 129 orang.
Selanjutnya, capaian di Banten belum dapat terealisasi khususnya terkait UMSK akibat adanya aturan UU Cipta Kerja, namun DPW FSPMI Provinsi Banten terus melakukan upaya-upaya perjuangan UMSK dapat diterapkan.
“Kita terus lakukan upaya optimalisasi pergerakan dan perjuangan dengan membangun komunikasi dan mengadakan rapat rutin bersama aliansi SP/SB se-Banten”, ucapnya
DPW FSPMI Banten, mendukung penuh instruksi dan Program kerja DPP, tentang Go politik (Partai Buruh). Rapat-rapat pertemuan massa dari tingkat Exco Partai Buruh dari tingkat Provinsi hingga Kecamatan akan terus kita berikan fasilitas.
“Kita dukung Instruksi organisasi Go Politik dan fasilitasi kegiatan Partai Buruh. Alhamdulillah, Kantor Sekretariat DPW FSPMI Banten sudah ada, meski status kontrak”, pungkasnya
Disisi lain, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, menyadari beberapa program kerja FSPMI belum berjalan secara optimal sebagaimana mestinya sesuai harapan seluruh anggota.
Riden pun meminta kepada seluruh pimpinan yang hadir, memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif, untuk menjadi evaluasi kekurangan, memotivasi anggota dan meningkatkan kinerja DPP ke depannya.
“Masukan dan kritikan yang konstruktif, akan mempunyai dampak yang positif terhadap perjuangan FSPMI demi kesejahteraan anggota dan buruh Indonesia”, Ungkap Riden
“Mari kita emban bersama demi mewujudkan kelas pekerja yang sejahtera dan bermartabat, Tak Pernah Menyerah Dalam Berjuang”, Tegasnya
Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang
