DPW FSPMI Jawa Barat Instruksikan Aksi Besar Tolak Pergub No. 54 Tahun 2018

Bandung, KPonline – DPW FSPMI Jawa Barat berencana akan menggelar aksi unjuk rasa pada 10/10/2018 mendatang. Aksi yang akan dipusatkan di DPRD Kab./Kota masing-masing Se Jawa Barat secara serempak ini dilakukan untuk memprotes Peraturan Gubernur ( Pergub) No 54/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat.

Karena hari Rabu kemarin di jadwalkan adanya audiensi dengan Gubernur baru Ridwan Kamil namun kami tidak di temui. Yang datang perwakilan FSPMI dari Bekasi, Purwakarta, Subang dan Bandung Raya.

Bacaan Lainnya

Maka untuk itu Kami akan datang kembali pada tanggal 10/10/2018 karena Peraturan Gubernur No. 54 tahun 2018 itu dinilai menguntungkan para pengusaha sekaligus merugikan pada buruh. Salah satu yang merugikan yakni adanya celah bagi pengusaha untuk tidak menetapkan upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Padahal, UMSK telah disetujui oleh Gubernur sebelumnya. Kamis, 04/10/2018

“Seperti yang diketahui, penetapan upah ini masih menjadi persoalan, belum ada titik temu. Kini dengan terbitnya Pergub Jabar 54/2018 menjadi masalah baru dalam penetapan, karena ada celah untuk tidak menerapkan UMSK,” kata Sabilar Rosyad, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat

Dikatakan Sabilar Rosyad, saat ini para buruh telah cukup kecewa dengan diterbitkannya PP No 78/2015 tentang pengupahan. Kekecewaan itu lantaran penetapan upah hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Sedangkan, survey pasar untuk mengetahui kebutuhan hidup layak (KHL) tidak dilakukan. Tidak cukup di situ, kata Sabilar Rosyad, kekecewaan kembali bertambah setelah terbitnya Pergub No.54 Tahun 2018. Salah satu yang dinilai merugikan dalam Pergub tersebut yakni tidak diwajibkannya penetapan UMSK terhadap daerah yang belum membentuk Asosiasi Pengupahan Sektoral.

Poin tersebut dinilai dapat menjadi celah bagi pengusaha untuk mengabaikan UMSK, lantaran banyak daerah yang belum membentuk asosiasi pengupahan sektoral. “Di sini asosiasi pengusaha dapat berkelit dengan tidak mau berunding tentang UMSK 2019 karena belum adanya asosiasi pengusaha sektor di berbagai Daerah di Jawa Barat” ucapnya.

Buruh FSPMI Jawa Barat berencana pada 10/10/2018 akan menggelar Aksi unjuk rasa yang difokuskan yakni di depan Gedung DPRD Kabupaten atau Kota masing-masing Se Jawa Barat. Selain Pergub No. 54 Tahun 2018, mereka pun pemerintah daerah menolak penggunaan PP 78/2015 dalam penetapan UMK 2019 serta mendorong diterapkannya UMSK pada 1 Januari 2019.

(HSN)

Pos terkait