Oleh: Suhari Ete
Pembangunan pusat data atau data center di kawasan Nongsa, Batam, merupakan bagian dari perkembangan industri digital yang memiliki potensi ekonomi besar. Kehadiran industri ini dapat memperkuat posisi Batam sebagai kawasan strategis dalam ekonomi digital, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, di balik besarnya nilai investasi dan pesatnya pembangunan infrastruktur digital, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah pertumbuhan industri tersebut sudah berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat setempat?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab oleh pemerintah, BP Batam, pengelola data center, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan Nongsa.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari nilai investasi, jumlah gedung yang berdiri, atau besarnya kapasitas industri. Pembangunan juga harus diukur dari kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar. Rumah tangga membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan menjaga kesehatan keluarga. Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai gangguan pelayanan teknis. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan warga.
Sementara itu, operasional data center memerlukan infrastruktur yang andal, termasuk pasokan listrik dan, bergantung pada teknologi pendinginan yang digunakan, kebutuhan air dalam jumlah tertentu.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan industri data center tidak menimbulkan tekanan yang tidak terkendali terhadap sumber daya air maupun pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Tentu, persoalan pasokan air tidak boleh serta-merta dibebankan kepada keberadaan data center tanpa pemeriksaan yang objektif. Faktor cuaca, kondisi waduk, jaringan distribusi, kapasitas produksi, dan tata kelola penyediaan air juga perlu diperiksa.
Justru karena itu, pemerintah harus menghadirkan data yang transparan agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
Berapa kebutuhan air setiap fasilitas data center? Dari mana sumber airnya? Berapa volume pemakaian aktualnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap pasokan air warga? Apakah sudah ada perhitungan daya dukung sumber daya air untuk kebutuhan industri dan rumah tangga?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan yang menenangkan masyarakat.
Dalam pembangunan kawasan industri, pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai pemberi izin dan fasilitator investasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan publik.
Karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pemenuhan persyaratan perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, kebisingan, emisi dari generator cadangan, serta kecukupan infrastruktur pendukung.
Pengawasan juga tidak boleh berhenti ketika pembangunan selesai dan fasilitas mulai beroperasi. Kegiatan operasional harus tetap dipantau secara berkala, terutama apabila terdapat keluhan masyarakat atau perubahan kondisi lingkungan.
BP Batam dan instansi pemerintah yang berwenang perlu memastikan bahwa seluruh pengelola data center memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang relevan mengenai dampak lingkungan dan langkah mitigasi yang dilakukan. Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi investasi. Sebaliknya, transparansi dapat membangun kepercayaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Industri Harus Bertanggung Jawab atas Kebutuhan Sumber Dayanya
Pengembangan data center perlu disertai perencanaan infrastruktur yang matang. Kebutuhan air dan listrik harus dihitung berdasarkan kapasitas operasional serta proyeksi pertumbuhan industri, bukan hanya berdasarkan kebutuhan saat ini.
Pemerintah perlu mendorong penggunaan teknologi yang efisien, sistem pendinginan yang sesuai, dan solusi penyediaan air mandiri apabila diperlukan serta layak secara teknis dan lingkungan.
Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah pemanfaatan teknologi pengolahan air laut atau Seawater Reverse Osmosis (SWRO). Namun, penerapannya juga harus memperhitungkan konsumsi energi, pengelolaan air pekat atau brine, dan dampaknya terhadap lingkungan laut.
Artinya, solusi tidak boleh sekadar memindahkan persoalan dari satu sumber daya ke sumber daya lainnya.
Yang diperlukan adalah perencanaan terpadu agar kebutuhan industri dapat dipenuhi tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap air bersih, kelestarian lingkungan, maupun keberlanjutan sumber daya alam.
Manfaat Nyata bagi Masyarakat Lokal?
Selain persoalan lingkungan dan infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan industri data center memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Nongsa dan Batam secara luas.
Investasi berskala besar semestinya membuka peluang peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, menciptakan kesempatan kerja yang layak, dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Pemerintah bersama pengelola industri dapat menyusun program pelatihan keterampilan digital dan teknis, memperluas kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi yang sesuai dengan kompetensinya, serta membuka peluang bagi UMKM dalam rantai pasok dan layanan pendukung.
Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Program tersebut sebaiknya memiliki sasaran, anggaran, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Namun, perlu dipahami bahwa CSR bukan pengganti kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan lingkungan dan perizinan. Masyarakat tidak seharusnya diminta menerima dampak negatif suatu kegiatan hanya karena perusahaan memberikan bantuan sosial.
Kepentingan masyarakat harus dilindungi melalui tata kelola yang baik, bukan semata-mata melalui program bantuan.
Ada beberapa hal yang patut didorong oleh masyarakat kepada pemerintah agar pembangunan data centre yang sekarang sudah berjalan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gejolak.
Pertama, pemerintah perlu membuka data mengenai penggunaan air dan kebutuhan infrastruktur data center, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan informasi yang sah.
Kedua, perlu dilakukan evaluasi teknis terhadap ketersediaan air bersih dan daya dukung lingkungan, termasuk pemeriksaan terhadap keluhan masyarakat yang muncul.
Ketiga, pemerintah perlu memastikan adanya langkah penanganan yang jelas apabila ditemukan gangguan pelayanan atau pelanggaran ketentuan.
Keempat, perlu dibentuk mekanisme pemantauan yang melibatkan perwakilan warga, pemerintah, instansi teknis, dan pengelola industri. Hasil pemantauan yang relevan harus dapat diketahui masyarakat.
Investasi dan Kepentingan Rakyat Bukan Dua Hal yang Harus Dipertentangkan
Perlu ditegaskan bahwa kritik terhadap pengelolaan dampak industri bukan berarti menolak investasi. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta merupakan bagian penting dari upaya memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Batam membutuhkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masyarakat juga membutuhkan air bersih, lingkungan yang sehat, infrastruktur yang memadai, dan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan.
Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Apabila terdapat persoalan, pemerintah harus menyelesaikannya secara terbuka, berdasarkan data, dan melibatkan warga yang terdampak. Apabila suatu kegiatan telah memenuhi ketentuan, informasi tersebut juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak berkembang kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan data center di Nongsa tidak cukup dinilai dari besarnya modal yang ditanamkan atau kapasitas teknologi yang dibangun.
Keberhasilan itu juga harus terlihat dari terjaganya hak dasar masyarakat, terlindunginya lingkungan, tersedianya lapangan kerja yang layak, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dunia usaha.
Investasi boleh tumbuh, teknologi boleh berkembang, tetapi hak rakyat tidak boleh terabaikan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan kemajuan bagi industri sekaligus kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat.
Jangan sampai Nongsa dikenal sebagai pusat pertumbuhan industri digital, tetapi warganya justru merasa tertinggal dari pembangunan yang berlangsung di lingkungan mereka sendiri.
Sebab, pada akhirnya, ukuran paling penting dari pembangunan bukan hanya seberapa besar investasi yang masuk, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com