Tangerang, KPonline – Dalam kehidupan demokrasi, komunikasi antara masyarakat dan pejabat publik menjadi salah satu hal yang sangat penting. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya disampaikan melalui surat, pernyataan sikap, atau aksi massa. Diperlukan ruang dialog agar persoalan yang terjadi di lapangan dapat didengar secara langsung oleh para pengambil kebijakan.
Dalam konteks tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur di parlemen yang menarik untuk diperhatikan. Wakil Ketua DPR RI tersebut dinilai cukup konsisten membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang datang membawa kritik dan tuntutan.
Dalam berbagai momentum, Dasco terlihat menemui massa aksi, menerima audiensi, serta berdialog langsung dengan mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, tokoh gerakan, kelompok profesi hingga pemerintah daerah.
Dengan kalangan mahasiswa, misalnya, Dasco pernah menerima dan berdialog dengan perwakilan HMI, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan sejumlah kampus lainnya. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berhenti di ruang pertemuan, tetapi kemudian dikomunikasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Hal serupa terlihat ketika Dasco menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Supriyono alias Botok. Di tengah kesibukan agenda DPR, audiensi tersebut tetap dilakukan untuk mendengarkan langsung persoalan yang dibawa masyarakat.
Di kalangan buruh, pola komunikasi yang sama juga terlihat. Pada momentum Hari Buruh 2026, pimpinan DPR yang dipimpin Dasco menerima audiensi Aliansi Gebrak yang terdiri dari berbagai organisasi buruh dan masyarakat sipil.
Yang terbaru, setelah pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco kembali hadir dan menemui massa buruh secara langsung.
Bagi sebagian orang, pertemuan antara pejabat dan massa aksi mungkin terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Namun, dalam perspektif demokrasi, kesediaan seorang pejabat untuk datang dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat memiliki arti penting.
Sebab, tidak semua pejabat publik memiliki kemauan untuk berhadapan langsung dengan kelompok masyarakat yang datang membawa tuntutan, apalagi ketika tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi massa.
Di sinilah pola komunikasi Dasco menjadi menarik. Ia tidak hanya berbicara dari balik meja parlemen, tetapi juga membuka ruang untuk bertemu, mendengar, berdialog, dan kemudian mencari jalur penyelesaian melalui mekanisme kelembagaan.
Tentu saja, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Dialog juga tidak otomatis berarti seluruh tuntutan masyarakat akan diterima. Namun, setidaknya terdapat ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalannya secara langsung kepada salah satu pimpinan lembaga legislatif.
Dalam demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Kritik terhadap pemerintah maupun parlemen merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Justru karena itu, ruang dialog harus terus dibuka.
Komunikasi politik yang sehat bukan sekadar kemampuan seorang pejabat menyampaikan pendapat kepada publik. Lebih dari itu, komunikasi politik juga menyangkut kemampuan untuk mendengar kritik, memahami persoalan, serta membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan.
Spektrum kelompok masyarakat yang ditemui Dasco juga cukup luas. Selain buruh dan mahasiswa, terdapat organisasi masyarakat, tokoh gerakan, kelompok profesi hingga pemerintah daerah. Di antaranya melalui audiensi dengan IGTKI-PGRI dan APKASI.
Dari sudut pandang tersebut, Dasco dapat dilihat bukan hanya sebagai figur yang bekerja di balik meja parlemen, tetapi juga sebagai salah satu penghubung antara masyarakat dengan institusi negara.
Tentu, ruang dialog saja belum cukup. Masyarakat pada akhirnya membutuhkan tindak lanjut dan penyelesaian nyata terhadap persoalan yang mereka sampaikan. Namun, proses tersebut setidaknya membutuhkan satu pintu masuk: komunikasi.
Karena itu, konsistensi dalam membuka ruang komunikasi patut mendapatkan perhatian. Ketika seorang pejabat bersedia menemui masyarakat, mendengarkan kritik, menerima tuntutan, dan membawa aspirasi tersebut ke dalam mekanisme kelembagaan, maka setidaknya telah tersedia jembatan antara suara masyarakat dan proses politik.
Pada akhirnya, ukuran komunikasi publik bukan hanya seberapa sering seorang pejabat berbicara di hadapan masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah seberapa terbuka ia mendengar, seberapa responsif ia terhadap aspirasi, dan sejauh mana suara masyarakat dapat diterjemahkan menjadi pembahasan serta langkah penyelesaian di tingkat kelembagaan.
Gunawan
Koordinator Publik Peduli Demokrasi
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
