Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2027 di 23 Provinsi: Bali Tertinggi 42,15 Persen, Sumatera Utara Terendah 5,61 Persen

Aksi Buruh KSPI Jawa Timur pada Jum’at (20/11/2026) di kantor Gubernur.

Pasuruan, KPonline – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 menjadi perhatian kalangan pekerja dan pengusaha di berbagai daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, persentase kenaikan UMP di sejumlah provinsi menunjukkan angka yang cukup bervariasi, mulai dari 5,61 persen hingga 42,15 persen.

 

Bacaan Lainnya

Tanggal 21 November 2026 menjadi batas akhir penetapan UMP Tahun 2027 sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

 

Dari daftar provinsi yang telah menetapkan besaran UMP 2027, Gubernur Bali, Wayan Koster tercatat sebagai provinsi dengan persentase menetapkan kenaikan tertinggi, yakni sebesar 42,15 persen atau bertambah Rp1.351.828. Dengan kenaikan tersebut, UMP Bali menjadi Rp4.559.287.

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution (menantu Jokowi) berada di posisi terbawah dengan menetapkan kenaikan sebesar 5,61 persen atau bertambah Rp181.051, sehingga UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000.

 

Selain Bali, sejumlah provinsi di Pulau Jawa juga mencatat kenaikan cukup signifikan. gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi (KDM) menempati posisi kedua dengan menetapkan kenaikan 29,44 persen, disusul Jawa Tengah sebesar 14,10 persen dan DI Yogyakarta sebesar 12,72 persen.

 

Adapun Jawa Timur menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.730.000, mengalami kenaikan 11,57 persen atau bertambah Rp283.119,32.

 

Berikut daftar lengkap urutan persentase kenaikan UMP Tahun 2027 dari tertinggi hingga terendah berdasarkan data yang dihimpun:

 

Daftar Kenaikan UMP 2027

 

1. Bali: Rp4.559.287 (naik 42,15% atau Rp1.351.828).

2. Jawa Barat: Rp3.000.000 (naik 29,44% atau Rp682.399).

3. Jawa Tengah: Rp2.655.454 (naik 14,10% atau Rp328.068).

4. DI Yogyakarta: Rp2.725.000 (naik 12,72% atau Rp346.620).

5. Jawa Timur: Rp2.730.000 (naik 11,57% atau Rp283.119,32).

6. Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059 (naik 9,25% atau Rp270.198).

7. Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (naik 9,02% atau Rp349.836).

8. Banten: Rp3.372.828,70 (naik 8,77% atau Rp271.947,30).

9. Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (naik 8,02% atau Rp320.835).

10. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 (naik 7,98% atau Rp338.268,28).

11. Lampung: Rp3.285.152,48 (naik 7,79% atau Rp237.418,48).

12. Kalimantan Timur: Rp4.046.360 (naik 7,55% atau Rp305.499).

13. Papua Barat Daya: Rp4.042.500 (naik 7,34% atau Rp296.719,50).

14. Papua Barat: Rp4.118.000 (naik 7,19% atau Rp296.088).

15. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 (naik 7,15% atau Rp263.575).

16. DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,10% atau Rp407.065).

17. Sumatera Selatan: Rp4.210.059 (naik 6,77% atau Rp267.096).

18. Kalimantan Utara: Rp4.027.901 (naik 6,69% atau Rp252.658).

19. Riau: Rp4.031.142 (naik 6,63% atau Rp250.646).

20. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000 (naik 6,53% atau Rp280.725).

21. Sumatera Barat: Rp3.383.258 (naik 6,29% atau Rp212.807).

22. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.602.441 (naik 5,97% atau Rp146.943).

23. Sumatera Utara: Rp3.410.000 (naik 5,61% atau Rp181.051).

 

Besaran kenaikan UMP 2027 menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kebijakan pengupahan di masing-masing daerah. Perbedaan persentase kenaikan yang cukup lebar juga berpotensi memunculkan beragam respons dari kalangan pekerja.

 

Bagi kaum buruh, penetapan upah minimum bukan sekadar persoalan angka kenaikan, melainkan juga berkaitan erat dengan daya beli, kebutuhan hidup, kesejahteraan keluarga, serta kemampuan upah dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

 

Dengan ditetapkannya UMP 2027, perhatian selanjutnya dalam waktu maksimal lima hari, Gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

 

Serta tanggal 25 November sudah ditunggu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di masing-masing daerah yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pos terkait