Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Pleno Penentuan UMK dan UMSK Tahun 2027, Muncul Tiga Usulan Angka

Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Pleno Penentuan UMK dan UMSK Tahun 2027, Muncul Tiga Usulan Angka

Cirebon, KPonline-Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon (Depekab) menggelar Rapat Pleno terkait Usulan Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Cirebon untuk Tahun 2027. Rapat yang berlangsung pada Sabtu (21/11/2026) di Aula Dudika Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon ini dihadiri oleh 28 dari total 35 anggota dewan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh, serta dewan pakar dan akademisi.

Dalam forum pleno tersebut, masing-masing unsur menyampaikan pandangan, pertimbangan ekonomi, serta usulan besaran upah dengan mengacu pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Cirebon tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.615.805. Selain itu, diskusi turut memperhatikan indikator makroekonomi daerah, yakni tingkat inflasi di angka 3,16% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23%.

Pertemuan ini menghasilkan tiga usulan berbeda dari masing-masing unsur mengenai besaran UMK dan UMSK Tahun 2027:

*Unsur Pekerja/Buruh*
Mengusulkan kenaikan UMK sebesar *90% dari nilai KHL* yakni menjadi *Rp3.254.225.* Usulan ini merupakan bagian dari peta jalan (road map) akselerasi agar UMK Kabupaten Cirebon dapat mencapai 100% KHL pada tahun 2028.
Untuk UMSK, unsur pekerja mengusulkan kenaikan sebesar *1% hingga 3%* di atas UMK 2027 (berkisar antara *Rp3.286.766 hingga Rp3.351.850)* yang mencakup puluhan sektor industri unggulan dan berisiko kerja khusus.

*Unsur Pengusaha (APINDO)*
Mengusulkan besaran UMK sebesar *83% dari nilai KHL*, atau setara dengan *Rp3.001.118.* APINDO menilai angka ini proporsional karena sudah berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat, sekaligus menjaga daya saing industri dan keberlangsungan usaha. Terkait UMSK, APINDO meminta evaluasi dengan mengusulkan penghapusan 4 dari 25 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku pada 2026.

*Unsur Pemerintah*
Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, peningkatan nilai investasi daerah, serta daya beli masyarakat, pemerintah mengusulkan kenaikan UMK di rentang *86% hingga 88% dari KHL.*Sementara untuk UMSK 2027, pemerintah mengusulkan kenaikan sebesar *0,5% hingga 1%* dari usulan UMK 2027.

*Masukan Dewan Pakar dan Akademisi*
Unsur pakar dan akademisi menekankan pentingnya mencari titik temu yang adil antara kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha agar tidak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Akademisi memandang penggunaan formula dengan nilai alfa (\alpha) di kisaran *0,7 hingga 0,8* (setara dengan sekitar 86,6% menuju KHL) cukup rasional untuk menjaga daya beli pekerja di atas angka inflasi sekaligus mengejar ketertinggalan dari nilai KHL secara bertahap.

Sementara itu, *UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon* menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap keputusan upah yang nantinya ditetapkan, mengingat temuan pelanggaran kekurangan pembayaran upah di wilayah pengawasan masih berkisar di angka 25% dari total perusahaan yang diperiksa dalam satu tahun.

Seluruh hasil pandangan dan usulan dari Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon ini telah dituangkan dalam Berita Acara. Dokumen hasil pleno tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati Cirebon sebagai bahan pertimbangan rekomendasi resmi yang akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan.