Surabaya, KPonline-Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar 11,57 persen belum sepenuhnya menjawab tuntutan buruh tentang upah yang sesuai kebutuhan hidup. Dengan nilai UMP sebesar Rp2.730.000 per bulan, pekerja di Jawa Timur masih harus menghadapi selisih lebih dari Rp1 juta dibandingkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026.
Persoalan inilah yang sebelumnya dibawa buruh ke Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (20/11/2026). Ribuan suara pekerja dari berbagai daerah berkumpul dalam aksi tersebut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama organisasi buruh lainnya mendesak agar UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp3.742.675, sesuai angka KHL Jawa Timur 2026.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, menjelaskan bahwa angka Rp3.742.675 bukan sekadar tuntutan kenaikan upah, melainkan mengacu pada kebutuhan hidup layak. Buruh juga meminta agar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan hidup di masing-masing wilayah.
Sebab, bagi pekerja, upah bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur. Di balik angka tersebut ada kebutuhan makan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga berbagai pengeluaran rumah tangga yang harus dipenuhi setiap bulan.
Namun, sehari setelah aksi berlangsung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.730.000 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026.
Dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68, terjadi kenaikan Rp283.119,32 atau sekitar 11,57 persen.
Kenaikan itu tentu menambah penghasilan pekerja. Tetapi jika disandingkan dengan angka KHL Rp3.742.675, masih terdapat kekurangan Rp1.012.675 setiap bulan. Dengan kata lain, UMP yang ditetapkan baru mencapai sekitar 72,94 persen dari kebutuhan hidup layak.
Kenaikan Dua Digit, Kebutuhan Hidup Belum Terpenuhi
Persoalan upah Jawa Timur semakin menarik ketika dibandingkan dengan tiga provinsi lain di Pulau Jawa.
Jawa Barat menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.000.000 atau naik sekitar 29,44 persen. Jawa Tengah menetapkan Rp2.655.454 dengan kenaikan 14,10 persen, sedangkan DI Yogyakarta menetapkan Rp2.725.000 atau naik 12,72 persen.
Sementara itu, Jawa Timur menetapkan UMP Rp2.730.000 dengan kenaikan 11,57 persen.
Secara nominal, UMP Jawa Timur memang masih berada di atas Jawa Tengah dan sedikit lebih tinggi dibandingkan DI Yogyakarta. Selisihnya dengan DIY bahkan hanya Rp5.000.
Namun, jika dilihat dari besaran tambahan penghasilan, pekerja Jawa Timur memperoleh kenaikan sekitar Rp283.119. Angka ini lebih kecil dibandingkan tambahan di Jawa Tengah yang sekitar Rp328.068 dan DI Yogyakarta sebesar Rp307.505.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa besaran upah dan persentase kenaikan merupakan dua hal yang perlu dibaca secara bersamaan. Nominal menunjukkan standar penghasilan minimum, sedangkan persentase menggambarkan perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tengah perbandingan itu, Jawa Barat mencatat kenaikan persentase yang cukup besar hingga membawa UMP mencapai Rp3 juta. Sementara Jawa Timur, meski menetapkan kenaikan dua digit, masih menyisakan jarak lebih dari Rp1 juta dari angka KHL yang menjadi dasar tuntutan buruh.
Perjuangan Belum Berakhir di Angka UMP
Bagi buruh yang Jumat lalu berdiri di Jalan Pahlawan, perjuangan tidak berhenti setelah keputusan gubernur diumumkan. Mereka akan kembali ke pabrik, menjalankan pekerjaan seperti biasa, sementara persoalan biaya hidup tetap menunggu untuk diselesaikan.
Tambahan Rp283 ribu mungkin terlihat sebagai angka kenaikan dalam dokumen resmi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, uang tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan yang terus berjalan. Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, sewa tempat tinggal, dan pengeluaran keluarga tidak pernah menunggu sampai upah berikutnya naik.
Kini, perhatian buruh beralih pada pembahasan UMK dan Upah Minimum Sektoral. Disinilah perjuangan berikutnya akan menentukan apakah kebutuhan hidup pekerja di setiap kabupaten dan kota benar-benar menjadi pertimbangan dalam penetapan upah.
Sebab, upah minimum seharusnya bukan sekadar angka yang terlihat meningkat dalam keputusan pemerintah. Lebih dari itu, upah harus menjadi instrumen untuk memastikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
Kenaikan upah boleh tercatat dalam persentase, tetapi kesejahteraan harus terasa dalam kehidupan nyata.



