KSPI Jatim Tolak UMP 2027 Sebesar Rp2,73 Juta, Akan Gelar Aksi Besar dan Gugat ke PTUN

KSPI Jatim Tolak UMP 2027 Sebesar Rp2,73 Juta, Akan Gelar Aksi Besar dan Gugat ke PTUN

Surabaya, KPonline – Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur secara tegas menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000. Serikat buruh menilai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut masih jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

 

Bacaan Lainnya

Penetapan UMP 2027 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tertanggal 21 November 2026. Angka Rp2,73 juta ini tercatat mengalami kenaikan sebesar 11,57% dibandingkan UMP Jawa Timur Tahun 2026 yang berada di angka Rp2.446.881,00.

 

Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli, S.H., menyatakan bahwa besaran UMP 2027 tersebut sangat merugikan pekerja karena terpaut jauh di bawah nilai KHL Jawa Timur Tahun 2026 yang mencapai Rp3.742.675,00. Dengan demikian, terdapat selisih kekurangan sebesar Rp1.012.675,00 setiap bulannya yang harus ditanggung oleh buruh.

 

“Pertanyaannya, bagaimana buruh dapat hidup layak apabila upah minimum yang ditetapkan pemerintah justru tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak itu sendiri?” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu (22/11/2026).

 

Selain persoalan nominal, KSPI Jatim menyoroti aspek hukum di balik keputusan tersebut. Gubernur Jawa Timur dinilai mengabaikan ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah terkait pengupahan, serta Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan RI karena tidak mendasarkan penetapan upah pada formula penghitungan dan nilai KHL.

 

KSPI Jatim juga mengkritik kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggengan rezim upah murah yang mengorbankan kesejahteraan buruh demi menarik investor. Merujuk pada data perbandingan dari 28 provinsi yang telah merilis UMP 2027, posisi Jawa Timur berada di peringkat ke-25 atau urutan ke-4 terendah di atas DI Yogyakarta (Rp2.725.000), Jawa Tengah (Rp2.655.454), dan Nusa Tenggara Timur (Rp2.602.441). Kondisi ini dinilai ironis mengingat Jawa Timur menyandang predikat sebagai “Gerbang Baru Nusantara” serta pusat industri dan perdagangan nasional.

 

Sebagai bentuk perlawanan, buruh Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 25 November 2026. Tidak hanya turun ke jalan, PERDA KSPI Jatim juga memastikan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan Gubernur tersebut.

 

Dalam gerakannya, buruh Jawa Timur menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur Khofifah:

 

1.Revisi UMP 2027

Mendesak Gubernur merevisi Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 dan menetapkan UMP Jatim 2027 sebesar Rp3.742.675,00 sesuai dengan nilai KHL 2026.

 

2. Penetapan UMK 2027 Berbasis KHL dan Indeks Tertentu

Bagi kabupaten/kota yang nilai UMK-nya masih di bawah KHL, UMK 2027 wajib ditetapkan minimal setara KHL kabupaten/kota tahun 2026. Sementara bagi daerah yang UMK-nya sudah di atas KHL, kenaikannya wajib menggunakan indeks tertentu (\alpha) sekurang-kurangnya 1,00.

 

3.Penetapan UMSK 2027 Sesuai Rekomendasi Daerah

Gubernur diminta menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 tanpa mengurangi jumlah sektor/subsektor maupun besaran nilai yang direkomendasikan Bupati/Wali Kota, atau sekurang-kurangnya 5% lebih tinggi dari nilai UMK 2027 di masing-masing daerah.

Pos terkait