Alfa 0,5 Pengusaha vs Alfa 1 Buruh: UMK Tuban 2027 Masih Dibayangi KHL Rp3,7 Juta, Kini Bola di Tangan Khofifah

Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tuban digelar pada Kamis, 19 November 2026, dengan melibatkan unsur serikat buruh, pengusaha, akademisi, dan Pemerintah Kabupaten Tuban.

 

Tuban, KPonline – Perjuangan buruh Kabupaten Tuban dalam mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027 belum mencapai garis akhir. Setelah melewati serangkaian pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten Tuban, kini penentuan arah nasib upah buruh berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Bacaan Lainnya

 

FSPMI Kabupaten Tuban kembali memanaskan mesin perjuangannya. Sebab, proses penetapan upah tahun 2027 telah memasuki tahapan krusial. Bukan sekedar menentukan besaran kenaikan, tetapi menyangkut kemampuan upah dalam menopang kehidupan pekerja dan keluarganya di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.

 

Rekomendasi UMK dan UMSK yang telah melalui pembahasan di tingkat kabupaten selanjutnya akan diteruskan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjadi bagian dari proses penetapan.

 

Ibarat bola yang terus berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya, kini nasib usulan upah buruh Tuban berada di meja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan besarnya apakah rekomendasi tersebut akan diproses secara cermat dan menghasilkan keputusan yang benar-benar mempertimbangkan kepentingan pekerja?

 

Dua Besaran Usulan, Jangan Sampai Menjadi Persoalan Baru

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius FSPMI Tuban adalah munculnya dua besaran usulan UMK dan UMSK Kabupaten Tuban dalam pembahasan Dewan Pengupahan.

 

Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Perbedaan angka dalam rekomendasi menyangkut kepastian penghasilan, perlindungan, dan kesejahteraan ribuan pekerja beserta keluarganya.

 

Karena itu, proses di tingkat provinsi harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Jangan sampai perbedaan usulan justru menimbulkan kekeliruan dalam memahami hasil pembahasan maupun dalam mengambil keputusan akhir.

 

Dua Kubu, Dua Nilai Alfa: Pengusaha 0,5 Buruh Bertahan di Angka 1

 

Perbedaan kepentingan dalam pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Tuban terlihat terang dari nilai alfa yang diusulkan masing-masing unsur.

 

Unsur pengusaha mengusulkan nilai alfa sebesar 0,5, sementara unsur buruh bertahan pada nilai alfa 1. Dua angka tersebut bukan hanya menyisakan perbedaan hitungan. Di baliknya terdapat dua sudut pandang dalam menentukan seberapa besar kenaikan upah yang layak diterima pekerja pada tahun 2027.

 

Unsur buruh mendorong penggunaan nilai alfa tertinggi sebagai bentuk perjuangan agar kenaikan upah tidak semakin jauh tertinggal dari kebutuhan hidup yang terus meningkat.

 

Namun, persoalan yang lebih memprihatinkan justru terletak pada kenyataan bahwa sekalipun nilai alfa 1 digunakan, UMK Kabupaten Tuban diperkirakan masih belum mampu mengejar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur yang berada di kisaran Rp3,7 juta per bulan. Ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.

 

Jika menggunakan nilai alfa tertinggi saja UMK Tuban masih belum mampu menyamai KHL Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan pemerintah, lantas bagaimana nasib pekerja yang setiap bulan harus memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya?

 

Artinya, perjuangan buruh bukan semata-mata memperdebatkan angka alfa 0,5 atau 1. Ada kesenjangan antara upah dan kebutuhan hidup yang harus dijawab secara serius oleh pemerintah.

 

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji, S.H., ketika memberikan keterangannya kepada awak media pada Kamis (19/11/2026).

 

Duraji: Gubernur Harus Menjawab Kesenjangan UMK Tuban dengan KHL Jawa Timur

 

Duraji, S.H., selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Tuban, menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi UMK dan UMSK Kabupaten Tuban tahun 2027.

 

Kami menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur tidak hanya melihat rekomendasi UMK dan UMSK Kabupaten Tuban sebagai dokumen administratif yang harus diselesaikan. Di dalamnya ada nasib ribuan pekerja dan keluarganya yang menggantungkan kehidupan dari upah.

 

Perbedaan usulan alfa 0,5 dari pengusaha dan alfa 1 dari unsur buruh harus dilihat secara objektif. Namun, jangan sampai perdebatan formula justru menutupi persoalan yang jauh lebih besar, yaitu kenyataan bahwa UMK Tuban, bahkan dengan usulan alfa 1 sekalipun, masih belum mampu menyentuh KHL Jawa Timur sebesar Rp3,7 juta.

 

Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami sedang memperjuangkan agar upah pekerja semakin mendekati kebutuhan hidup yang layak. Jangan sampai buruh terus diminta bekerja keras, tetapi upahnya masih tertinggal dari kebutuhan hidup keluarganya.

 

Karena itu, kami tegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur harus benar-benar mempertimbangkan aspirasi buruh. FSPMI Tuban akan terus mengawal proses ini. Perjuangan tidak berhenti di meja Dewan Pengupahan Kabupaten, tetapi akan terus berjalan sampai keputusan akhir ditetapkan,” tegas Duraji.

 

Menunggu Gol Perjuangan Buruh, Kini Ujian Ada di Tangan Gubernur

 

Kini, bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kaum buruh Tuban menunggu bagaimana Gubernur Khofifah merespon dan memproses rekomendasi UMK serta UMSK yang telah dibahas dari tingkat kabupaten.

 

Apakah keputusan yang diambil nantinya mampu menjawab kebutuhan hidup pekerja? Ataukah perbedaan dua besaran usulan justru menjadi persoalan yang harus kembali diperjuangkan?

 

Yang jelas, perjuangan belum selesai hanya karena rekomendasi telah diserahkan. Justru pada tahapan inilah pengawalan harus semakin diperkuat.

 

Tepat pada momentum penetapan UMK dan UMSK tanggal 25 November nanti, buruh akan mengepung Kantor Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk pengawalan terhadap perjuangan upah tahun 2027.

 

Ini bukan persoalan aksi turun ke jalan saja. Tapi Ini adalah pesan tegas bahwa nasib dan kesejahteraan buruh tidak boleh diputuskan tanpa mendengar suara mereka yang setiap hari bekerja dan menggerakkan roda perekonomian.

 

Buruh sudah menyampaikan aspirasi. Kini, saatnya pemerintah membuktikan keberpihakannya.

Pos terkait