Semarang, KPonline – Perjuangan buruh Kota Semarang untuk mendapatkan upah layak kembali ditegaskan dalam Rapat Dewan Pengupahan Kota Semarang yang membahas Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2027, Jumat (20/11/2026), di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
Dalam pembahasan tersebut, unsur pekerja/buruh mengusulkan agar UMK Kota Semarang 2027 ditetapkan sebesar Rp4.204.690, sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Semarang tahun 2026.
Ahmad Affandi, anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur buruh, menegaskan bahwa perjuangan mengacu pada KHL bukanlah tuntutan baru. Selama tiga tahun terakhir, wakil buruh secara konsisten menyampaikan usulan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak.
“Pada tahun 2024, ketika UMK sebesar Rp3.243.969, buruh mengusulkan Rp3.730.889. Tahun 2025, saat UMK Rp3.454.827, buruh mengusulkan Rp3.825.000. Kemudian tahun 2026, ketika UMK sebesar Rp3.701.709, data KHL dari BPS mencapai Rp4.204.690,” ungkap Affandi.
Menurutnya, angka-angka tersebut menjadi bukti bahwa upah di Kota Semarang masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak.
“Ini adalah bukti bahwa Kota Semarang belum layak upahnya. Sudah saatnya momentum penetapan UMK 2027 menjadi kesempatan untuk meraih kesejahteraan melalui upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak,” tegasnya.
Selain UMK, unsur pekerja/buruh juga mengusulkan agar seluruh sektor yang telah memiliki UMSK tahun 2026 kembali diberlakukan pada tahun 2027, dengan kenaikan sebesar 5 persen di atas UMK 2027.
Buruh juga mengusulkan penambahan sektor Industri Aki atau Akumulator Listrik dengan KBLI 27202, dengan nominal kenaikan 5 persen di atas UMK 2027.
Dalam rapat tersebut, unsur pengusaha menyampaikan penolakan terhadap UMSK, sementara unsur pemerintah tetap mengusulkan adanya UMSK 2027 dengan nominal yang akan dibahas setelah penetapan UMK.
Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota Semarang selanjutnya menjadi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota Semarang untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Kini, harapan buruh tertuju pada keputusan Gubernur Jawa Tengah. Buruh berharap penetapan UMK dan UMSK Kota Semarang 2027 benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. (sup)