Oleh: Moh. Machbub Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, sebuah narasi lama kembali diputar: “Bersyukurlah masih bisa bekerja, jangan banyak menuntut. Kalau upah naik terlalu tinggi, pengusaha akan selengkapnya
Purwakarta, KPonline-Menurut kaum buruh, masuknya frasa “layanan penunjang operasional” sebagai salah satu jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, telah menimbulkan masalah selengkapnya
Laporan Utama
Kategori: Opini
Apakah Agama Dikendalikan oleh Kaum Kapitalis? Tinjauan Kritis Sosiologi-Hukum
Purwakarta, KPonline-Relasi antara agama dan sistem ekonomi bukanlah relasi yang netral. Dalam dinamika sosial modern, agama kerap berada dalam persinggungan yang kompleks dengan kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi. Pertanyaan yang patut selengkapnya
Tangan Kanan Memberi, Tangan Kiri Berpose: Sikap yang Salah Mengartikan Sedekah
Di banyak kitab moral dan ajaran etika universal, memberi adalah laku sunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Namun pepatah itu tampaknya kehilangan makna ketika memasuki panggung kekuasaan. selengkapnya
Wamenaker dan Gubernur Lakukan Abuse of Power Terstruktur, Solidaritas Buruh Adalah Benteng Terakhir Konstitusi
Purwakarta, KPonline-Ketegangan hubungan industrial di Jawa Barat bukan sekadar soal nominal Rupiah, melainkan pertaruhan marwah hukum negara. Hal ini ditegaskan oleh Wahyu Hidayat, Ketua PC SPAMK FSPMI Kabupaten Purwakarta, menanggapi selengkapnya
Ketika Regulasi UMSK 2026 Jawa Barat Terjerumus dalam Opini
Bandung, KPonline-Menurut kaca mata kelas pekerja, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 kian memperlihatkan wajah buram tata kelola pengupahan nasional. Regulasi yang selengkapnya
Ketika Keadilan Bangun Siang, Aktivis yang Masuk Penjara
Dalam pusaran sistem peradilan yang katanya menjunjung tinggi keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Januari 2026 menimbulkan keprihatinan serius. Penolakan penangguhan penahanan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.