Buntut Pemotongan THR, Union Busting dan PHK PUK FSPMI PT. Borwita Gelar Mogok Kerja

  • Whatsapp

Jakarta KPonline – Sejak jam 8 pagi PUK SPAI FSPMI DKI Jakarta PT. BCP (Borwita citra prima) ketua PUK Supriyadi mengordinir anggotanya untuk melakukan mogok kerja .

Tak sabar menunggu PSBB berakhir PUK SPAI FSPMI PT. Borwita Citra Prima (BCP) melakukan mogok kerja, hal ini sebagai bentuk perlawan PUK dari loby loby yang telah dilakukan antara puk dan perusahaan gagal namun gagal di respon dengan baik oleh perusahaan.

Bacaan Lainnya

Setelah beberapa hari lalu puk melayangkan surat ke kepolisian untuk meminta izin namun di tolak di karnakan perpanjangan PSBB yang di lakukan pemerintah daerah DKI guna mencegah bertambahnya jatuh korban virus covid 19 .

Ketua PC Kardinal mengatakan di beri izin apa tidak kita tetep melakukan mogok kerja karena kita memberi pemberitahuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan mogok kerja di PT BCP di jalan pegangsaan dua no 100 rt03/04 Jakarta Utara dan mogok kerja sifatnya pemberitahuan bukan meminta izin.

Mogok kerja sesuai undang undang perburuhan yang telah di atur dan jangan di kait kaitkan atau di sandingkan serta di tabrakkan dengan undang undang PSBB tentang covid 19.

Ada pun tuntutan PUK SPAI FSPMI PT. BCP antara lain :
1.Dibayarkannya 50% kekurangan THR tahun 2020.
2. Angkat Seluruh Karyawan outsorcing menjadi karyawan tetap PT. Borwita citra prima.
3.Cabut PHK sepihak berkedok mutasi kepada 8 anggota serikat pekerja FSPMI dan perkerjakan kembali di posisi semula.
4.Beri kebebasan dalam menjalankan organisasi sesuai Amanat Undang undang 21 tahun 2000 ( kebebasan berserikat ).
5. Memberikan fasilitas kantor serikat pekerja di perusahaan PT. Borwita citra prima.
6. Jalankan K3 diperusahaan ( memberikan sepatu safety kepada karyawan , berikan seragam kerja perusahaan wajib menanggung semua biayanya.
7.Jalankan Struktur skala upah sesuai undang undang ketenagakerjaan , peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan terkait struktur skala upah di perusahaan kepada karyawan yang masa kerjanya melebihi 1 tahun ,( masa kerja, penilaian kinerja pertahun, sundulan upah pertahunnya , uang transpot , uang makan )
8.Jalankan aturan undang undang ketenagakerjaan 13 tahun 2003 tentang jam kerja , bayarkan upah lembur sesuai dengan ketentuan undang undang kekenagakerjaan.
9 Adakan perundingan PKB ( perjanjian kerja bersama ) antara perusahaan dengan serikat pekerja menjadi aturan yang berlaku di perusahaan.

Sampe berita ini di turunkan belum ada kesepakatan kedua belah pihak aksi berjalan damai dan normal. (Omp).

Pos terkait