Purwakarta, KPonline – Ribuan buruh Purwakarta dipastikan melakukan aksi pemanasan Upah 2024 pada Rabu, 15 November 2003, dimulai dari berbagai titik kumpul menuju Kantor Disnaker dan Kantor Bupati Purwakarta.
Koordinator Aksi, Wahyu Hidayat menyatakan bahwa aksi pemanasan ini melibatkan perwakilan dari seluruh elemen Aliansi Buruh Purwakarta serta Partai Buruh yang bersama dengan puluhan ribu kaum buruh di Jawa Barat. Khususnya, bergerak serentak menuju kantor kepala daerah masing-masing untuk memperjuangkan kenaikan upah tahun 2024.
Menurut Wahyu yang juga merupakan Koordinator Presidium Aliansi Buruh Purwakarta serta Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, masa aksi mulai bergerak sekira pukul 8 pagi dari kawasan Kota Bukit Indah maupun kawasan industri lainnya, yakni; Campaka/Cibatu, Maracang serta Jatiluhur menuju Kantor Disnaker kabupaten Purwakarta untuk mengawal Rapat perdana Depekab.
Sekitar pukul 10 pagi sebagian masa aksi tetap bertahan di kantor Disnaker hingga rapat Depekab selesai. Sementara, sebagian besarnya melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati Purwakarta.
Sesampai di perempatan pembaharuan seluruh peserta aksi melakukan longmarch dengan berjalan kaki dan menuntun kendaraan roda dua mereka.
Setiap tahun, buruh dan serikat buruh turun ke jalan, berdemonstrasi untuk kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah buruh bermasa kerja di atas satu tahun). Di Jepang dikenal dengan istilah shunto dan di Amerika serta Australia dikenal dengan perjuangan upah musim semi. Di Indonesia dikenal dengan perjuangan upah minimum diantara bulan Oktober sampai dengan Desember setiap tahunnya.
Wahyu mengatakan, semenjak pandemi tanpa adanya aksi perjuangan upah maka dipastikan upah buruh Purwakarta tidak akan naik. Padahal, Indonesia semakin mengokohkan diri sebagai negara terkaya ke tujuh di dunia serta dengan pertumbuhan ekonomi ke tiga terbesar. Namun, keganasan omnibuslaw UU Cipta Kerja yakni UU 11/2020 yang diganti dengan Perppu 2/2022 dan disahkan menjadi UU 6/2023 dengan aturan turunan terbarunya yakni PP 51/2023 semakin menekan upah buruh yang tentunya menyebabkan daya beli buruh menurun.
“Dengan menurunnya daya beli dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM yang akhirnya sepi konsumen dan bangkrut,” pungkasnya.
Baru-baru ini serikat pekerja automotif UAW berhasil menyakinkan Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30 persen.
Sementara itu serikat buruh Brasil berhasil menyakinkan Presiden Lula untuk menaikkan upah minimum 13%, padahal inflansi hanya 4% dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2%.
Di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20%.
“Upah minimum adalah jaring pengaman (savety net) agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja, karena naluri mayoritas pengusaha hitam ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing,” kata Wahyu.
Oleh karena itu, sambung Wahyu bahwa negara harus melindungi buruh dengan menaikkan upah minimum sebagai safety net. Dan kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha.
“Partai Buruh dan Aliansi Buruh Purwakarta tetap berpendapat, setiap tahun upah minimum dan upah berkala wajib dinaikkan untuk seluruh buruh, pekerja, karyawan, pegawai, PNS, TNI/Polri, siapa pun warga negara yang bekerja. Apalagi dengan posisi PNS dan pensiunan sebagai objek penerima pajak yang dinaikkan 8% dan 12%, maka sudah sepantasnya kalau buruh yang langsung bersinggungan dengan proses produksi dan sebagai pembayar setia pajak dinaikkan pula upahnya yakni 15% sebagaimana tuntutan aksi,” ungkap Wahyu Hidayat.
Tentang ada perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum dan upah berkala, maka tidak untuk digeneralisir karena bisa saja mengajukan penangguhan kenaikan upah minimum dengan membuktikan laporan pembukuan dua tahun berturut-turut perusahaan merugi, dan sudah diaudit akuntan publik.
Wahyu mempertegas pendapatnya bahwa sebagai negara yang masuk middle income country maka standar upah buruh mustinya di angka US$ 4500 per tahun atau sekitar Rp 5,6 juta per bulan. Sementara UMK Purwakarta 2023 baru dikisaran Rp 4,46 juta. Padahal dari survey KHL yang telah kami laksanakan dengan 60 item saja, nilai KHL di Kabupaten Purwakarta versi kami sudah di angka Rp 5 jutaan.
Dalam aksi ini Aliansi Buruh Purwakarta dan Partai Buruh Purwakarta menuntut 3 hal yakni:
1. Cabut UU 2/2023 Cipta Kerja;
2. Cabut PP 51/2023 turunan UU Cipta Kerja
3. Naikkan Upah 2024 sebesar 15%.
Kemudian menurutnya, apabila tuntutan kami serta buruh se-Indonesia lainnya tak digubris pemerintah, maka bukan mustahil akan berlanjut dengan diorganisirnya mogok nasional yang melibatkan jutaan kaum buruh di seluruh Indonesia.
Aliansi Buruh Purwakarta/Ketua Exco Partai Buruh Purwakarta.
Wahyu Hidayat, S.H.
08121851213
