Jakarta, KPonline – Jumat (27/10) Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertandang ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI). Kedatangannya ini sebagai kapasitas pemimpin Ibukota untuk bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah pusat.
“Saya mesti sowan dan tentu sebagai pemerintah daerah kita harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Sandiaga, di Jakarta.
Salah satu hal penting dalam pembahasan pertemuan ini, Sandiaga Uno juga membicarakan tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 bagi buruh atau pekerja di DKI Jakarta. Uni mengatakan, dirinya mendapat banyak nasihat dari Menaker Hanif Dhakiri soal membentuk kebijakan UMP.
“Tentu ada menyinggung UMP. Kita dapat masukan dari pak menteri, kita harap beberapa hari ke depan kita akan terus koordinasi dan hasilnya akan terbuka, transparan dan berkeadilan.” imbuhnya. Lebih lanjut, Sandi berkata, dalam pertemuan tadi pihaknya belum menentukan besaran angka UMP. Tapi hanya membicarakan mengenai UMP yang pantas untuk pekerja di Jakarta.
Kita harap beberapa hari ke depan kita akan terus koordinasi dan hasilnya akan terbuka, transparan dan berkeadilan. ~ SandiUno
“Kita hanya bicara mengenai mekanisme dan ini ada beberapa updating tentang kebutuhan hidup layak (KHL) akan di review bagaimana kebijakan ini berbasis data. Kita bawa Jakarta Smart City juga ada beberapa tentunya pendekatan BPJS Ketenagakerjaan juga. Kita gunakan pendekatan multi stake holder juga partisipatif,” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 650 ribu. Kenaikan ini merupakan bagian dari kampanye buruh se-Asia Pasific.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, saat ini buruh se-Asia Pasific telah sepakat untuk mulai mengkampanyekan kenaikan upah sebesar US$ 50. Dalam hal ini, buruh di Indonesia juga turut ambil bagian dalam kampanye tersebut.
(Jim).
Baca artikel lain tentang UMP DKI Jakarta tahun 2018:
Sandiaga Uno: “Tentunya ada beberapa upgrading tentang kebutuhan hidup layak.”
Kesampingkan PP 78/2015, Wakil Gubernur DKI Jakarta Perintahkan Survei KHL
Jelang Penetapan UMP DKI 2018, Sandiaga Uno Temui Menaker
Sandiaga Uno : Kami Serius Dalam Penetapan Upah 2018, Yang Penting Jangan Gaduh
Tim Longmarch Sampaikan Masalah Jaminan Kesehatan dan Upah, Ini Kata Sandiaga Uno
