Jakarta, KPonline – Dewan pengupahan provinsi DKI Jakarta menggelar rapat rutin (ratin) pada kamis (14/8) di Kantor Pusat Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Rapat ini dihadiri seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur pengusaha (APINDO) dan unsur dari Serikat Pekerja (Buruh).
Salah satu unsur buruh yang hadir adalah Ludwi dari FSPMI.
Pertemuan ini diawali sambutan oleh Kepala Disnakertrans DKI Andriansyah. Dalam sambutannya kadisnakertrans menyatakan dalam menjalankan survey KHL di pasar nanti harus benar benar real dan jangan ada perdebatan antara serikat pekerja dengan pengusaha pada saat survey di pasar nanti. Selanjutnya kadisnaker membahas sedikit tentang gerai pekerja yang memang menjadi program kerja 2019 yang harus bisa maksimal dalam perwujudan gerai tersebut.
Setelah sambutan ini dilanjutkan dengan pemaparan tentang metode melakukan survey KHL (kebutuhan hidup layak) yang berada di wilayah provinsi DKI Jakarta oleh Latif dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Latif menyampaikan, untuk menentukan survey kebutuhan hidup layak membutuhkan data mengenai tim survey lokasi survey dan item KHL yang di survey. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena agenda rutin dewan pengupahan yang di fasilitasi oleh disnakertrans DKI. Ratin kali ini memang difokuskan pada pembahasan survey KHL tahun 2019. (Jim).
