Batam,KPonline – Ratusan karyawan PT Ghim Li Indonesia menggelar aksi mogok kerja di area halaman perusahaan. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pihak perusahaan tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati sebelum Undang-undang Cipta Kerja diteritkan pemerintah.
“Kami akan gelar aksi ini selama satu bulan penuh,” ujar salah seorang karyawan berinisial A, Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, ada 430 karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tersebut. Aksi ini dilakukan karena perusahaan mengingkari PKB yang telah disepakati bersama. Perusahaan juga dianggap tidak memiliki etikat baik, karena dua kali mengabaikan surat undangan bipartit yang disampaikan PUK SPAI FSMPI GHIM LI
Menurut A, perusahaan telah melanggar PKB yang telah disepakati bersama oleh perusahaan dan karyawan. Dalihnya, perusahaan mengikuti UU Cipta Kerja yang baru saja diundangkan pemerintah.
Salah satu substansi yang dilanggar adalah mengenai pensiun, dan aturan mengenai PHK karena meninggal dunia.
“PKB ini dibuat lebih dulu atas kesepakatan bersama. Namun sekarang, perusahaan malah mengabaikan PKB dan mengikuti UU Ciptaker. Dalam UU Ciptaker, diamanatkan bahwa perusahaan dan karyawan wajib mematuhi PKB,” paparnya.
Selain itu pihaknya juga akan membawa tiga tuntutan dalam aksi, yaitu meminta perusahaan mempekerjakan kembali Samsul Hadi, Sekertaris PUK PT Ghimli Indonesia yang telah di PHK, sesuai pasal 155 ayat (2) dan ayat(3) UU No 13 Tahun 2003.
“Kembalikan Hak Cuti karyawan yang dirumahkan pada tanggal 05 Agustus 2022, berjumlah delapan orang,” kata dia.
Pihaknya juga nenolak mutasi sepihak yang dilakukan Manajemen PT Ghimli Indonesia kepada karyawan tanpa adanya penjelasan atau pemberitahuaan terlebih dahulu. Mutasi juga dilakukan tanpa menyesuaikan dengan skill atau kemampuan karyawan tersebut.
“Karena Perjanjian Kerja Bersama itu telah mengikat kedua belah pihak. Artinya kalau ada yang tak menjalankannya, berarti ada yang mengingkari itu,” kata dia.
Ia berharap pihak perusahaan mau menemui para serikat pekerja yang akan aksi hari ini, sehingga ada pembicaraan terkait masalah tersebut.
“Ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya karyawan, tapi perusahaan juga. Kalau PKB ini dilanggar, akan bahaya tentunya,” tutupnya. (*)
