Jakarta, KPonline-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak baik-baik saja menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat, khususnya kaum pekerja dan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Jamkeswatch KSPI/FSPMI melalui Direktur Eksekutif Daryus menyampaikan bahwa pelemahan rupiah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat luas.
Menurut Daryus, melemahnya nilai tukar rupiah membuat kondisi perekonomian nasional semakin semrawut. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, hingga berbagai kebutuhan harian masyarakat dinilai semakin sulit dikendalikan.
Ia menilai, dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga langsung menghantam kehidupan para pekerja. Upah yang tidak naik secara signifikan membuat daya beli buruh semakin menurun di tengah kenaikan harga barang dan jasa.
Daryus juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pelemahan rupiah tidak terlalu berdampak pada masyarakat kecil. Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbeda.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kecil saat ini merasakan tekanan ekonomi yang cukup berat. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya pendidikan naik, dan kebutuhan kesehatan semakin mahal sehingga beban hidup rakyat bertambah setiap harinya.
Selain persoalan ekonomi, DPN Jamkeswatch KSPI/FSPMI juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan nasional, khususnya terkait program BPJS Kesehatan yang dinilai sedang menghadapi tantangan besar.
Menurut Daryus, kondisi BPJS Kesehatan saat ini mengalami persoalan serius, termasuk isu defisit anggaran dan adanya jutaan peserta yang dinonaktifkan. Situasi tersebut dinilai dapat memperburuk akses layanan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut terdapat sekitar 7 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut menimbulkan keresahan karena banyak masyarakat yang sangat bergantung pada layanan BPJS untuk berobat.
Daryus menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan sekitar 95 hingga 98 persen masyarakat Indonesia menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan utama layanan kesehatan mereka.
Karena itu, menurutnya pemerintah tidak boleh mengabaikan kondisi BPJS Kesehatan. Negara harus hadir memastikan seluruh rakyat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Ia meminta pemerintah, khususnya kepala negara, memiliki komitmen kuat dalam membiayai sektor kesehatan nasional. Pembiayaan kesehatan, kata dia, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh dikurangi.
Apabila BPJS Kesehatan mengalami kekurangan anggaran atau defisit, pemerintah diminta segera menambah dan menutup kekurangan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
DPN Jamkeswatch KSPI/FSPMI juga mengingatkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan tidak boleh dijadikan beban yang menyulitkan rakyat kecil.
Menurut Daryus, kondisi ekonomi yang melemah ditambah persoalan BPJS Kesehatan dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan apabila tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh oleh pemerintah.
Melalui pernyataannya, DPN Jamkeswatch KSPI/FSPMI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan demi melindungi pekerja dan seluruh masyarakat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com